Dana Rp 500 Juta KPAI Bisa Dibekukan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Rp 500 Juta KPAI Bisa Dibekukan

Dana Rp 500 Juta KPAI Bisa Dibekukan

Written By Mang Raka on Jumat, 13 Januari 2017 | 19.22.00

KARAWANG, RAKA - Dana hibah Rp 500 juta untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tercantum di APBD 2017, dipastikan tidak bisa cair jika yang dimaksud Pemerintah Kabupaten Karawang adalah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Pasalnya, hingga saat ini di Kabupaten Karawang belum terbentuk KPAI. Yang ada hanyalah KPA.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang Endang Sodikin yang juga bagian dari badan anggaran (Banggar), memastikan jika dalam APBD 2017 ada nomenklatur yang tidak sesuai peruntukannya, maka dipastikan tidak bisa dicairkan. "Kalau nomenklaturnya tidak sesuai maka tidak bisa dicairkan," tegas Endang kepada Radar Karawang, Kamis (12/1).
Dia melanjutkan, jika yang dimaksud dalam APBD 2017 adalah Komisi Penanggulangan AIDS, maka tidak bisa dicairkan. Karena antara KPAI dengan KPA itu berbeda. Terlebih keberadaan KPA berdasarkan tahun anggaran 2016, itu dialokasikan anggarannya di Dinas Sosial (Dinsos). "Kalau anggaran untuk KPA kayaknya gak mungkin. Karena tahun 2016 juga anggarannya dari Dinsos. Bukan anggaran tersendiri atau bukan anggaran hibah," ujarnya.
Dia memperkirakan anggaran hibah sebesar Rp 500 juta itu memang diperuntukan KPAI. Meski saat ini belum terbentuk, tapi kemungkinan lembaga tersebut akan dibuat, karena adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. "Saya melihat ini cenderung hibah untuk pusat (KPAI), untuk pembentukan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) dan sekaligus anggaran untuk program kerjanya. Karena tidak mungkin tiba-tiba anggaran muncul begitu saja," paparnya.
Menurutnya, KPAID sudah seharusnya dibentuk di Karawang, karena banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak, tindakan asusila dan hal-hal lain yang menimpa anak-anak Karawang. Padahal anak-anak merupakan aset daerah yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya. "Di Karawang banyak kasus anak yang tidak tertangani. Maka butuh penyelesaian dari hulu ke hilir. Mulai dari adanya lembaga yang khusus menangani persoalan anak-anak, sampai adanya panti rehabilitasi multifungsi," paparnya.
Namun, kata Endang, jika memang benar ada kesalahan nomenklatur, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus kembali mengevaluasi hal tersebut. Agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. "Ini memang harus menjadi evaluasi besar pemda, terutama TAPD," tegasnya.
Sampai berita ini ditulis, Sekretaris Daerah Karawang Teddy Rusfendi Sutisna yang juga Ketua TAPD Karawang, masih belum memberikan keterangan, meski wartawan koran ini sudah menghubungi dan mendatangi kantornya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template