Cibendo Dipatok Rp 20 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Cibendo Dipatok Rp 20 Juta

Cibendo Dipatok Rp 20 Juta

Written By Mang Raka on Rabu, 04 Januari 2017 | 19.54.00

Belum Ada Perda, Pungutan Tetap Jalan

TEMPURAN, RAKA - Harga karcis wisata pantai yang bervariasi dengan suguhan pemandangan yang kurang optimal, mendapat banjir keluhan dari pengunjung.
Meski terkesan dibiarkan alakadarnya oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sudah lama membanderol retribusi setiap tahun Rp 20 juta. Khususnya di lokasi wisata pantai Cibendo, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran.
Kaur Ekbang Desa Ciparagejaya, Buby mengatakan, pada musim liburan tahun baru ini, sekitar 3 ribu kendaraan roda dua dan 210 kendaraan roda empat datang ke Cibendo. Namun yang terdata oleh karcis, sepeda motor sekitar 2 ribuan dan mobil 130 unit. Sementara harga tiket atau karcis masuk disesuaikan dengan peraturan desa (perdes), hasil kesepakatan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Rp 10 ribu per motor dan Rp 20 ribu per mobil. "Kita memberi karcis harganya sesuai perdes, itupun gak semua mendapati karcis. Banyak juga yang lolos," ungkapnya kepada Radar Karawang, Selasa (3/1) kemarin.
Buby menambahkan, pungutan parkir dilakukan oleh warung-warung setempat. Sementara pemerintah desa tidak memintai pemasukan lainnya dari warung-warung, yang sebenarnya belum memiliki izin usaha. "Setahun kita beri pemasukan PAD Rp 20 juta ke Disbudpar. Tapi apa fasilitas yang kita dapat? Kurang juga kan perhatiannya," ujarnya.
Kepala Disbudpar Okih Hermawan sebelumnya pernah mengatakan, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. "Itu perdes (peraturan desa). Karena tahun ini gak ada PAD dari pariwisata. Kalau tahun sebelumnya memang ada. Tapi silahkan tanyakan ke kadis sebelumnya," ujar Okih.
Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengusulkan untuk dilakukan penataan. Adapun payung hukum yang mengatur soal pariwisata sampai saat ini belum diundangan, meski sudah diparipurnakan. Sehingga secara teknis belum bisa dijalankan. "Kita sedang menata dulu, kalau kata dewan ada perdanya (sudah diparipurnakan), tapi belum diundangkan," ujarnya. (rud/psn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template