Asep Dasuki Klaim PPP Djan Faridz Sah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Asep Dasuki Klaim PPP Djan Faridz Sah

Asep Dasuki Klaim PPP Djan Faridz Sah

Written By ayah satria on Jumat, 27 Januari 2017 | 17.10.00

KARAWANG, RAKA - Majelis Hakim Konstitusi telah membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik dalam Perkara No. 35/PUU-XIV/2015, Rabu (25/1). Perkara ini sehubungan dengan multitafsir dan ketidakpastian dalam norma Pasal 23 dan Pasal 33 UU Parpol.
Perkara ini diajukan oleh Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain dan R Hoesnan. Ketiganya adalah kader PPP dari Provinsi Kalimantan Barat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon Ibnu Utomo Cs tidak mempunyai legal standing karena bertindak selaku pribadi, sehingga pokok perkara belum dapat diperiksa. "Karena pokok perkara belum diperiksa. Oleh karena itu, permohonan dengan materi yang sama masih dapat diajukan kembali," ujar Kuasa Hukum PPP Kubu Djan Faridz Humphrey Djemat, melalui rilis yang dikirim Ketua DPC PPP H Asep Dasuki, kepada Radar Karawang, Kamis (26/1).
Lebih lanjut Dr. Humphrey R Djemat menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan diajukan kembali permohonan pengujian UU Partai Politik dengan rumusan legal standing yang sudah diperbaiki. Dengan demikian, hasil putusan apa pun yang keluar dalam perkara ini, kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Ketua Umumm H Djan Faridz, tetap merupakan satu-satunya kepemimpinan PPP yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 601 yang telah inkracht. Sebaliknya, putusan PTUN Jakarta No. 95 dan No. 97 telah menyatakan Muktamar Pondok Gede Romahurmuzy tidak sah, dan memerintahkan Menkumham membatalkan SK Pondok Gede tersebut. "Pengadilan Tata Usaha Negara juga memerintahkan Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP PPP H Djan Faridz, oleh Kerena itu PPP yang sah adalah PPP di bawah kepemimpinan H Djan Faridz," tegasnya.
Atas hal tersebut, Ketua DPC PPP Karawang, H Asep Dasuki menyampaikan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung 601 tersebut, satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan lambang serta nama PPP, maupun menuntut agar lambang serta nama PPP tidak digunakan oleh pihak lain. "Hanyalah kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan (Ketua Umum) H Djan Faridz. Dan di Karawangnya dipimpin oleh Saya (H Asep Dasuki) adalah kepengurusan yang sah," ujarnya.
Dia menyampaikan, putusan itu aneh bin ajaib. Dari 300 hari waktu dibutuhkan untuk bacakan putusannya, 4 bulan sidangnya, 6 bulan nunggu setelah sidang terakhir.  "Saat diperiksa panelis hakim di awal sidang termasuk hakim Patrialis Akbar, sudah dinyatakan ok tinggal sedikit perbaikan," ujarnya.
Tetapi, tambah Asep, malahan dikatakan mau dikabulkan, tentu legal standing tidak ada masalah. "Bukan hanya perkara kita di No 35 saja tapi juga perkara kita di No 93 yang kuasa hukumnya, Bapak Hamdan Zoelva juga ditolak karena legal standing. Padahal beliau mantan ketua MK yang tentu pengalamannya tidak perlu diragukan. Jadi pasti ini tidak normalah," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template