Alih Kelola SMA/SMK: Guru PNS Resah, Honorer Minta CPNS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Alih Kelola SMA/SMK: Guru PNS Resah, Honorer Minta CPNS

Alih Kelola SMA/SMK: Guru PNS Resah, Honorer Minta CPNS

Written By Mang Raka on Kamis, 05 Januari 2017 | 19.09.00

KARAWANG, RAKA - Pasca peralihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, keresahan melanda guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Mereka khawatir dipindahtugaskan ke daerah lain. Berbeda halnya dengan guru honorer, mereka siap dipindahkan asal diangkat menjadi PNS.
Seorang guru PNS yang mengajar di SMAN 3 Karawang, Iwan Rojali S.Pd mengatakan, jika guru SMA/SMK akan dipindahtugaskan ke daerah lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melihat usia, keluarga, kesehatan guru bersangkutan. Jangan sampai hanya karena PNS, harus siap dipindahkan dimana saja. "Kalau dulu mah bapak masih muda selalu siap dipindahkan tugas dimana aja. Tapi kalau melihat umur yang sekarang sudah tua, belum lagi harus melihat keluarga, sepertinya dipertimbangkan dulu," katanya kepada Radar Karawang, Rabu (4/1) kemarin.
Berbeda dengan guru honorer di SMAN 2 Telukajambe Timur, Puad. Dirinya siap dipindahkan tugas dimana saja, asalkan pemerintah juga siap mengangkat guru honorer jadi PNS. "Kalau pemerintah mau menawarkan PNS, saya selalu siap dipindahkan tugas dimana saja," akunya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana mengatakan, tercatat 4 ribu guru SMA/SMK di Kabupaten Karawang. Diantaranya 419 berstatus PNS, dan 3.581 guru honorer menggantungkan status nasibnya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kalau untuk status guru tingkat SMA/SMK semua dilimpahkan kepada provinsi, jadi pemerintah daerah tidak lagi menanganinya secara langsung. Kalau untuk di daerah, kita hanya untuk tingkat pendidikan dasar saja," kata Nandang saat berbincang di ruangan PGRI, Rabu (4/1) kemarin.
Menurutnya, untuk pemecatan atau tidaknya nasib guru honorer di kabupaten, ia belum bisa memastikan. Sebab, semua urusan sudah dilimpahkan secara langsung ke pemerintah provinsi. Artinya, kata Nandang, pemerintah daerah kini hanya melakukan pengelolaan terhadap pendidikan dasar saja. "Ya, kalau masalah pemecatan atau tidaknya, saya juga belum tahu. Soalnya itu semua sudah menjadi urusan provinsi," ucapnya.
Bukan hanya itu, kata dia, kejelasan tentang legalitas SMA/SMK yang baru berdiri di Kabupaten Karawang, juga dilimpahkan secara penuh kepada provinsi. "Kalau masalah legalitas sekolah baru, juga itu sama dilimpah kepada provinsi juga," tuturnya. (yna)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template