65 Ribu Kartu Jamkesda Mubazir - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 65 Ribu Kartu Jamkesda Mubazir

65 Ribu Kartu Jamkesda Mubazir

Written By ayah satria on Selasa, 24 Januari 2017 | 18.01.00

Belum Dibagikan, Alasannya tak Ada Anggaran

KARAWANG, RAKA - Gara-gara tidak ada anggaran pendistribusian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 65 ribu kartu khusus untuk masyarakat tidak mampu itu akhirnya mubazir. Karena tidak sampai ke warga penerima.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang, H Endang Sodikin berencana memanggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, untuk mengetahui akar persoalannya. "Segera dicarikan solusinya. Karena sebanyak 65 ribu kartu Jamkesda atau Karawang Sehat belum didistribusikan, dari total peserta Jamkesda sebanyak 571 ribu," ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (23/1).
Ia melanjutkan, anggaran Karawang Sehat tahun 2017 sebesar Rp 15 miliar. Tetapi besarnya anggaran tersebut tidak bisa diketahui oleh masyarakat secara langsung, apakah yang bersangkutan tercover oleh Jamkesda atau tidak. "Kasihan warga saya, karena tentunya mereka bertanya-tanya terdata atau tidak di Jamkesda," ucapnya.
Sedangkan yang menjadi kendala selama ini, kata Endang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS saling lempar tanggung jawab. Ditambah tidak adanya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk pendistribusian kartu Jamkesda. "Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu ada anggarannya sekitar Rp 1000 sampai Rp 2000 per kartu. Katanya itu yang menjadi permasalahannya. Karena tidak ada anggaran untuk pendistribusian kartu di daerah," bebernya.
Mendengar itu dia merasa geram. Karena sebenarnya ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai di tengah-tengah masyarakat, yaitu UPTD Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Sedangkan di Puskesmas ada bidan desa yang membawahi para kader, dan selalu bersentuhan dengan masyarakat. "Kalau PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) gak bisa. Kan ada bidan desa dan kader (Posyandu). Pendistribusian bisa melalui mereka. Tidak mesti dengan anggaran. Karena ini kewajiban pemda," tegasnya.
Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Karawang H Dedi Sumarya, SH menyampaikan, peserta Jamkesda adalah warga Karawang yang masuk kategori miskin, tetapi tidak mempunyai KIS. Artinya, bagi warga Karawang tidak perlu khawatir program Karawang Sehat atau Jamkesda tidak dapat dirasakan. "Jadi penerima Jamkesda itu harus pernah sakit. Karena saat sakit itu PSM melakukan pendampingan. Jika yang sakitnya itu warga Karawang yang miskin tapi tidak punya KIS, maka bisa mengambil program tersebut," ujarnya.
Ia melanjutkan, jumlah peserta program Karawang Sehat dinamis. Karena tiap bulan bisa terus bertambah. Dengan catatan ada validasi yang dilakukan oleh PSM, mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan kondisi tempat tinggalnya. "Untuk kartu Jamkesda sebenarnya sudah ada. Karena dulu tahun 2010 sudah didistribusikan," ujarnya.
Menurut Dedi, jumlah peserta Jamkesda setiap tahun selalu ada pengurangan. Karena bagi warga yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) oleh APBN, maka secara otomatis kepesertaan Jamkesdanya dicoret. Kemudian kalau yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS perorangan, maka kepesertaan Jamkesdanya juga dicoret. "Data finalnya ada di Dinkes," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template