Setahun Hanya Buat 9 Perda - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Setahun Hanya Buat 9 Perda

Setahun Hanya Buat 9 Perda

Written By Mang Raka on Jumat, 09 Desember 2016 | 12.00.00

-DPRD tak Mampu Bahas 27 Raperda

KARAWANG, RAKA - Produktifitas anggota DPRD Kabupaten Karawang dipertanyakan. Pasalnya, dari 27 rencana peraturan daerah (raperda) tahun 2016, yang tuntas hanya 9 raperda. Sedangkan 9 raperda masih dalam proses dan sisanya tidak tuntas.
Pemerhati kebijakan publik Ely Suhaeli mengatakan, berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Karawang Nomor 35 tahun 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016, memutuskan dan menetapkan sebanyak 27 raperda yang harus diselesaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Karawang. Tetapi sudah memasuki akhir tahun, ternyata tidak semua perda dibahas secara tuntas. "Kalau yang alasannya karena bertentangan dengan aturan diatasnya, seperti bertentangan dengan undang-undang atau pergub itu gak jadi soal. Tapi kenyataannya banyak perda yang tidak bertentangan dengan aturan diatasnya, tetapi tidak tuntas," ujarnya kepada Radar Karawang, Kamis (8/12).
Sementara, anggota dewan merupakan wakil rakyat yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk menyusun regulasi. Sehingga jika anggota dewannya memble, maka pembangunan di Karawang akan terhambat. "Masyarakat itu berharap banyak pada anggota dewan. Kaitannya dengan aturan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Terutama pada pelaksanaan yang bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Karawang," ujarnya.
Lebih lanjut dia mencontohkan, seperti Raperda tentang Pajak Parkir Kawasan, Raperda Pengelolaan Sampah, itu merupakan raperda yang sangat ditunggu oleh warga Karawang. Apalagi raperda tersebut merupakan raperda inisiatif dewan. "Tetapi itukan gak tuntas juga. Padahal dewan digaji untuk itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selama ini apa saja yang dikerjakan dewan," ujarnya.
Sementara Kabag Hukum Pemda Karawang Kiki Saubari menyampaikan, masih adanya raperda yang belum tuntas dikarenakan bertentangan dengan aturan diatasnya. Tentu hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi dewan untuk bisa menuntaskannya. "Ada perda-perda yang tidak dikerjakan karena bertentangan atau menunggu peraturan yang diatasnya. Seperti perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), itu harus sinkron dengan RDTR provinsi, sementara provinsi akan melakukan perubahan," ujar Kiki.
Disinggung mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan satu perda, dia menyampaikan untuk anggaran perda yang diusulkan atau direncanakan oleh Pemkab Karawang mencapai Rp 50 juta. Itu mulai dari penyusunan, dengan kerjasama antara dinas terkait dan pihak akademis, sampai keluar naskah akademik (NA). Kemudian diusulkan ke dewan, dibahas di dewan dan dilakukan evaluasi sebelum diundangkan. "Kita kerjasama dengan Unsika, UBP dan Unpas Bandung. Itu sampai tuntas, diundangkan alokasi anggarannya per satu perda Rp 50 juta. Tapi kalau untuk anggaran raperda inisiatif dewan kami gak tahu," ujarnya.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) Agus Mulyana, saat dimintai konfirmasi terkait raperda tahun 2016 yang sudah selesai dan belum atau masih dalam proses, masih belum bisa memberikan keterangan, karena agenda dewan yang padat. (zie)


Raperda Usulan Pemkab Karawang

Tuntas
Raperda tentang Irigasi
Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Proses Pengundangan
Raperda tentang Jalan
Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Karawang No 17 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Proses Nomor Registrasi
Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan

Tidak Tuntas
Raperda tentang RDTR Kawasan Perkotaan Karawang dan Cikampek
Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Raperda tentang Desa ODF (Open Defacion Free)/Desa Bebas dari Buang Air Sembarangan (belum jelas/belum dapat keterangan)
Raperda tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah
Raperda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2BL)
Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang

Proses Evaluasi
Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017 (proses evaluasi)


Raperda Usulan DPRD
Komisi A
Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin No 12 Tahun 2016
Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik No 15 Tahun 2016

Komisi B
Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (proses pengundangan)
Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (proses fasilitasi)
Raperda tentang Pajak Parkir Kawasan (tidak tuntas)

Komisi C
Raperda tentang Pengelolaan Sampah (tidak tuntas)
Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata (proses pengundangan)

Komisi D
Raperda tentang Pelayanan Kesehatan (proses pengundangan)
Raperda tentang Kesejahteraan Sosial (tidak tuntas)

Sumber: Kabag Hukum Pemda Karawang
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template