Sekolah Masih Boleh Pungut Uang dari Siswa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sekolah Masih Boleh Pungut Uang dari Siswa

Sekolah Masih Boleh Pungut Uang dari Siswa

Written By Mang Raka on Jumat, 09 Desember 2016 | 14.00.00

-Jangan Takut Disebut Pungli

TELAGASARI, RAKA - Adanya 58 kategori pungutan liar (Pungli) di lembaga pendidikan versi Ombudsman, menjadi momok mengkhawatirkan sejumlah manajemen sekolah terjerat hukum, tanpa kecuali tingkat SMA/SMK.
Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang Nandang Mulyana mengatakan, para kepala sekolah tidak perlu mengkhawatirkan dan mematikan kreatifitas mewujudkan visi-misi sekolahnya atas 58 kategori pungli versi Ombudsman. Karena banyak yang tidak tahu persoalan di lapangan. Jikapun mengatakan pungutan ini sah atau tidak, semuanya sudah dilindungi regulasinya melalui Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 yang menyatakan sahnya pungutan kepada orangtua. Diakui Nandang, dirinya sempat dipanggil dan mengikuti pengarahan oleh Ombudsman. Disana ditanyakan dasar pungutan apa regulasinya, lantas dirinya sampaikan aturan Permendikbud tersebut, bahwa pungutan yang menjadi bagian Tri Mitra pendidikan
Untuk membantu 8 standar di sekolah adalah sah. Dari sini, ia tandaskan, agar kepsek tidak gamang lagi soal kontribusi yang sudah memiliki regulasi kuat. Selama sambung Nanang, hasil-hasil pungutan itu disepakati lewat rapat komite dan sesuai analisis kebutuhan yang diperlukannya. "Regulasinya sudah jelas kok, pungutan itu sah, mau regulasi yang mana lagi. Makanya jangan takut," tambah dia.
Nandang menambahkan, pungutan itu ada akibat ketidakcukupan subsidi dari pemerintah pusat selama ini. Kalaulah cukup, kata dia, untuk apa sekolah dan komite repot-repot meminta kontribusi dari para orangtua/wali murid. Hitung-hitungannya sebut Nandang, per siswa SMK saja pertahun sebagaimana diatur dalam kebutuhannya di Permendikbud 69 tahun 2009, jumlahnya Rp 6 juta. Tapi kolektif yang diterima subsidi dari pusat dan daerah, per siswa per tahun itu hanya dapat Rp 3 juta. Selisih kekurangannya saja harus ditutupi.
Seandainya sebut Nandang, analisis kebutuhan Rp 6 juta dipenuhi semua, maka gak bakalan ada pungutan apapun, karenanya menstandarkan besaran kebutuhan sekolah, dibuatlah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dihitung analisisnya. Dimana alokasinya harus mengacu pada 8 standar pendidikan yang dibutuhkan, seperti  standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kelulusan, pendidikan dan tenaga kependikan,  sarana prasarana hingga pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. "Kita tentukan analisisnya sesuai BOSP, yang kebutuhannya mengacu pada 8 standar pendidikan, ini diatur juga lewat Permendikbud 69 tahun 2009," kata dia.
Ketua PGRI Karawang ini mewanti-wanti, adanya ultimatum dari Ombudsmen ini memang mengundang ketakutan semua SMA/SMK di Karawang, bahkan se Indonesia. Mereka takut kebijakan pungutan ini dijerat hukum. Jika Ombusman mementahkan Permendikbud yang sudah menjadi regulasi legal, maka sama saja dengan menyetop sekolah melakukan aktivitas, bahkan mengancam kreatifitas pendidikan.
Karenanya, Kepala SMA/SMK untuk tidak mengkhawatirkan masalah pungutan ini. "Inginnya kita ya pendidikan itu gratis, kalau semua kebutuhan sekolah full di subsidi pemerintah," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template