Revitalisasi Pasar Pola BOT Ditentang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Revitalisasi Pasar Pola BOT Ditentang

Revitalisasi Pasar Pola BOT Ditentang

Written By Mang Raka on Jumat, 09 Desember 2016 | 15.00.00

*Fraksi PKB dan Demokrat Berselisih Pendapat

KARAWANG, RAKA - Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa memiliki pandangan berbeda dalam hal pengelolaan pasar tradisional yang akan dianggarkan ditahun 2017 mendatang. Demokrat menilai revitalisasi idealnya dilakukan dengan pola BOT, sementara Kebangkitan Bangsa menilai pola itu sebagai biang kekacauan dan menyarankan agar mengembalikan sistem pengelolaan secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Build, Operate and Transfer (BOT) merupakan bentuk perjanjian yang mulai marak saat ini. BOT sering juga disebut Bangun, Guna dan Serah, yaitu membangun, mengelola dan menyerahkan, dalam bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta terkait pembangunan proyek infrastruktur. "Revitalisasi pasar tradisional dengan pola BOT harus dilakukan," tegas Ketua Fraksi Demokrat, Pendi Anwar.
Pendi mengatakan itu kemarin, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi, Rabu (7/12) malam, pada rapat paripurna DPRD tentang Raperda APBD anggaran 2017, terkait revitalisasi pasar tradisional di Karawang. Sementara Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Acep Suyatna, menanggapi serius rekomendasi pandangan akhir fraksi demokrat yang disampaikan oleh Pendi Anwar.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengembalikan pengelolaan pasar seperti dulu, yaitu pengelolaan secara mandiri oleh pemerintah daerah, karena selama ini pola BOT ternyata menjadi biang kekacauan pengelolaan pasar. "Kalau kami lebih mendukung agar pengelolaan pasar tidak di BOT kan. Karena hasil pengamatan kami, pasar yang di BOT kan itu ternyata bermasalah," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan sarasehan bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan atau kajian secara serius terkait baik atau buruknya tentang pengelolaan pasar dengan BOT atau tidak dengan BOT. "Harus dilakukan kajian secara serius. Bila perlu kami yang fasilitasi. Untuk undang Bupati, akademisi, dinas intasi terkait termasuk para pedagang pasar tradisional," ujarnya.
Menurutnya, hal itu sangat penting untuk dibahas, karena pasar menjadi cikal-bakal pengembangan roda perekonomian masyarakat. Terlebih yang dibahas adalah pasar tradisional, dimana masyarakat banyak terlibat langsung. "Ini memang harus benar-benar dikaji. Agar hasilnya tidak sembarangan," ucapnya.
Selain adanya perbedaan pandangan soal revitalisasi pasar tradisional, Ketua Fraksi Gerindra, H Danu Hamidi, merasa pesimis pemerintah daerah bisa menjalankan amanat fraksi-fraksi yang tertuang dalam pandangan akhir fraksi. "Kami pesimis, pemda bisa berkomitmen merealisasikan APBD, dengan pandangan akhir fraksi," ujar H Danu sesaat sebelum rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto.
Bupati Karawang, dr.Cellica Nurrachadiana, menyampaikan, pemerintah Kabupaten Karawang, kini telah memproyeksikan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2017 sebesar Rp 4,353 triliun. Sementara dalam proyeksi pendapatan di tahun yang sama sebesar Rp 4,49 triliun. Dengan kata lain, masih ada defisit anggaran sebesar Rp 29,267 miliar dalam RAPBD 2017.
Proyeksi pendapatan sebesar Rp 4,49 triliun tersebut bersumber dari pajak daerah Rp 806,510 miliar, retribusi daerah Rp 125,85 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp 8,282 miliar dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah Rp 295,337 miliar. "Dana perimbangan kami proyeksikan sebesar Rp 2,175 triliun yang bersumber dari dana bagi hasil pajak Rp 337,64 miliar, DAU (dana alokasi umum) Rp 1,363 miliar dan DAK (dana alokasi khusus) Rp 474,837 miliar," ujar Cellica, di Forum peserta paripurna DPRD Karawang.
Sementara untuk lain-lain, pendapatan sah diproyeksikan sebesar Rp 638,797 miliar. Rincian ini adalah, dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 329,823 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 255,530 miliar, dan dana insentif daerah sebesar Rp 53,444 miliar. "Rencana anggaran belanja daerah tahun 2017, diproyeksikan sebesar Rp 4,165 triliun," papar Bupati Karawang.
Untuk sektor Belanja tidak langsung, diproyeksikan sebesar Rp 2,106 triliun, Dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 1,553 triliun, belanja hibah Rp 43,816 miliar, bantuan sosial Rp 23,542 miliar, bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 66,66 miliar, belanja bantuan bagi pemerintah desa Rp 491,693 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 1,500 miliar. "Untuk Alokasi belanja langsung tahun 2017, direncanakan sebesar Rp 2,58 triliun. dengan Pagu yang diarahkan untuk membiayai program kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh 59 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)," ujarnya.
Menurut Bupati, berdasarkan hasil perhitungan RAPBD tahun 2017, diproyeksikan kita masih mengalami defisit sebesar Rp 115,383 miliar. Angka ini belum dapat ditutup dengan besaran pembiayaan netto sebesar 86,115 miliar. "Performa RAPBD 2017 masih menyimpan potensi kendala deficit dengan anggaran berjalan sebesar Rp 29,267 miliar," katanya.
Dia berharap, kendala defisit itu bisa diatasi bersama secara cerdas dan bijaksana, dengan tetap fokus pada capaian kegiatan pembangunan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dengan legislatif.  "Harapan kami, RAPBD ini bisa selesai dibahas paling lambat, satu bulan sebelum tahun anggaran 2017," pungkas Cellica. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template