Nasib 69 Guru Honorer K1 Tidak Jelas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Nasib 69 Guru Honorer K1 Tidak Jelas

Nasib 69 Guru Honorer K1 Tidak Jelas

Written By Mang Raka on Selasa, 06 Desember 2016 | 16.00.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Keberadaan honorer kategori dua (K2) yang mulai dilirik pemerintah daerah, ternyata menenggelamkan keberadaan 69 guru honorer kategori satu (K1) yang mendapat SK dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2005.
Guru honorer K1, Husein S.Pd mengatakan, tahun 2005 lalu ada program guru daerah terpencil (gurdacil). Sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk program ini, termasuk Karawang. Dengan jumlah rata-rata guru 100 orang, Karawang dijatah 69 guru dengan SK sukarelawan (sukwan) tahun 2004. Sementara ke 69 guru ini bersama guru-guru lain mendapat SK Pemprov Jabar pe Juli 2005. "Hanya kurang dari 6 bulan saja, jeda antara SK sukwan dengan SK pemprov," ungkapnya kepada Radar Karawang, Senin (5/12) kemarin.
Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Karawang saat itu hanya mengakui SK per Januari 2005, bukan Juli 2005. Padahal di kabupaten lain, meski kurang dari 6 bulan bisa dicover menjadi PNS. Akibatnya, sebut Husen, 69 gurdacil ini disebut dengan K1 yang sampai saat ini tidak pernah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. "69 K1 ini tercecer setelah tidak dicover sejak 2005 lalu menjadi PNS. Jumlah di OPD lain juga banyak sebenarnya. Mengapa di Subang dan daerah lain bisa, Karawang tidak kala itu?" herannya.
Saat ini, kata Husen, dirinya bersama 68 guru lainnya digabung bersama K2. Dilihat status jelas terjadi penurunan, karena selama menjadi K1, dirinya sudah mengantongi SK langsung dari Pemprov Jawa Barat. Bahkan diberi honor setiap bulan Rp 2,2 juta dan sertifikasi. "Kiranya jumlah 69 guru yang tidak banyak ini mendapat perhatian khusus dari pemkab dalam pengangkatan CPNS. Karena statusnya setara dengan bidan PTT, dan penyuluh PTT yang di SK kan Pemprov Jabar," ungkapnya.
Jika disebut lebih sejahtera dibanding honorer K2, lanjut Husen, lebih baik diangkat jadi PNS meski bantuan keuangan dari Pemprov Jabar hilang. Ia berharap Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Karawang bisa memprioritaskan K1. "BKD jangan melupakan K1. Harus ada perlakuan khusus, karena bisa dikatakan kami ini K1 yang tercecer," ujarnya. (rud)


Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template