Komisi D Sarankan Perbup Pelayanan Kesehatan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Komisi D Sarankan Perbup Pelayanan Kesehatan

Komisi D Sarankan Perbup Pelayanan Kesehatan

Written By Mang Raka on Jumat, 16 Desember 2016 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Endang Sodikin, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengundangkan dan membuatkan perda layanan kesehatan. Pasalnya perda tersebut akan menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang.

"Saat ini ada sekitar 15 Rumah Sakit (RS) swasta di Karawang yang sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami meminta agar tidak ada kasus penolakan pasien," ujar Politisi Gerindra itu kepada Radar Karawang, Kamis (15/12).
Sebab, tambah Endang, kecenderungannya saat ini, beberapa rumah sakit ada yang melakukan diskriminasi pelayanan terhadap pasien kurang mampu atau yang menggunakan (BPJS). Hal itu disebabkan masih tingginya orientasi rumah sakit swasta untuk mengambil untung. "Ini menunjukan rumah sakit swasta masih mengedepankan profit oriented. Jadi modusnya dengan menyampaikan kepada pasien ruangan penuh," ujar Endang.
Oleh karenanya, pihaknya melarang keras, penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit swasta terhadap pasien BPJS. Untuk bisa mengawasi sampai pada hal teknis tersebut, bahkan sampai pada ruangan yang kosong, sudah diatur dalam perda. "Peda pelayanan kesehatan sudah kami paripurnakan. Saat ini bolanya ada di eksekutif yah. Silahkan tanya ke bagian hukum (pemda) kenapa belum juga di undangkan dan juga belum diperbupkan," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, dengan regulasi tersebut, pemerintah bisa memantau rumah sakit swasta secara online, benar atau tidak di rumah sakit tersebut sudah penuh. Tau ternyata diada-ada penuh, karena enggan menerima pasien BPJS. "Padahal perdanya sudah selesai enam bulan yang lalu. Terus untuk rumah sakit yang sengaja menolak BPJS. Pemda dalam hal ini dinkes harus menegur keras rumah skait tersebut," ucapnya.
Sementara itu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Karawang, Kiki Sobari, membantah adanya keterlambatan yang dilakukan oleh pihaknya. Karena menurutnya, yang justru menghambat agar perda tersebut segera diundangkan dan dibuatkan perbupnya adalah karena lambannya para pimpinan dewan membubuhi tanda-tangan pada perda tersebut.
"Saat ini sudah sedang proses perundangan. Yang lama itu, lambannya para pimpinan dewan menandatangani draf perda," kilahnya.(zie)





Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template