Kisruh Pembebasan Lahan Kereta Cepat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Kisruh Pembebasan Lahan Kereta Cepat

Kisruh Pembebasan Lahan Kereta Cepat

Written By Mang Raka on Rabu, 28 Desember 2016 | 12.00.00

- Warga Kecewa pada Pengembang

PURWAKARTA,RAKA - Minim sosialisasi, proses pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disejumlah wilayah di Purwakarta menuai banyak masalah.
Seperti yang terjadi di Kampung Tegal Nangklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur.
Bamusdes Bunder, Lily Kurniadi mengatakan, masalah pembebasan lahan warga yang terpakai untuk jalur kereta cepat di wilayah tersebut menuai banyak permasalahan. "Idealnya, pemerintah pusat atau pihak pengembang, sebelumnya harus mengadakan sosialisasi tentang pembebasan tanah dan penentuan harga tanah permeter dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan desa setempat," ujarnya, kemarin.
Menurutnya, luas tanah yang dibebaskan di wilayah tersebut mencapai 22 hektare. Yang terjadi, warga setempat kurang puas dengan aturan yang dikeluarkan oleh PT Arjuna sebagai pengembang yang ditunjuk oleh PT KCI. "Kita berharap, pihak pengembang melibatkan pihak desa, jangan sampai ada istilah jalan sendiri, karena ini untuk kepentingan bersama," ujarnya.
Lain halnya yang terjadi di Desa Sempur, Kecamatan Plered. Sejumlah warga enggan menjual tanah mereka lantaran nominal yang ditawarkan oleh pihak PT Arjuna selaku pengembang tidak sesuai kesepakatan awal. "Karena sebelumnya sudah ada surat kesepakatan dengan pihak KCIC untuk membayar tanah kami dengan harga yang sudah disepakati, tapi tiba-tiba datang dari PT Arjuna untuk melakukan pembayaran dengan harga di bawah PT KCIC," ujar TB salah satu warga Desa Sempur.
Dia meminta, agar pihak PT Arjuna sebelum melakukan pembayaran hendaknya berkodinasi telebih dahulu dengan PT KCIC sebab kata dia, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara warga dengan pihak PT Arjuna. "Seharusnya pihak Arjuna bisa mendatangkan pihak KCIC untuk mejelaskan kepada warga yang bertahan tidak menjual tanahnya dengan cara musyawarah di desa serta dihadiri semua pihak," ujarnya.
Dihubungi terpisah, pihak PT Arjuna melalui salah satu perwakilanya H Komar mengatakan, tidak bisa memenuhi permintaan warga untuk mendatangkan pihak PT KCIC. Sebab, kata dia, sudah jelas PT Arjuna merupakan satu-satunya yang diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT KCI. "Percuma ketemu juga gak bakalan keladenin dan saya tidak bisa mendatangkan pihak KCIC langsung untuk pemberikan penjelasan terhadap warga desa sempur yang belum menjual tanahnya. Selain itu pihak KCIC juga belum pernah Membuat kesepakatan seperti itu. Itu mah hanya oknum saja karena yang punya SPK dari KCIC hanya PT Arjuna,'' tegas H Komar melalui sambungan selulernya. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template