Karst Pangkalan Kembali Diganggu - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karst Pangkalan Kembali Diganggu

Karst Pangkalan Kembali Diganggu

Written By Mang Raka on Kamis, 08 Desember 2016 | 20.18.00

KARAWANG, RAKA - Kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat acara sosialisasi Citarum Bestari di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, tiba-tiba dihebohkan dengan aksi penolakan izin pertambangan yang dilakukan PT Mas Putih Belitung, Rabu (7/12) kemarin.
Sambil berteriak, massa aksi berteriak "Tutup PT Jui Shin, bongkar jembatan dan pecat Kepala BPLH Karawang Setya Dharma."
Melihat situasi yang tidak kondusif, akhirnya Wakil Bupati Karawang H Ahmad 'Jimmy' Zamakhsyari memanggil Setya Dharma dan melakukan hearing di ruang rapat Sekda. Dalam hearing tersebut terjadi kegaduhan, pasalnya massa mencaci maki Setya. "Setya Dharma adalah teroris, karena akan menyebabkan jutaan warga Karawang mati. Akibat ulah mahkluk satu ini," tegas salah satu ketua LSM dalam forum tersebut.
Sementara Setya Dharma mengakui apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur. Karena izin eksplorasi sudah dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dia juga hanya menindaklanjuti atas izin dari provinsi, untuk mengeluarkan rekomendasi Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Jimmy mengaku siap untuk memfasilitasi massa aksi untuk berbicara langsung kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, terkait hal tersebut. Pasalnya dia juga merasa heran kenapa izin eksplorasi lebih dulu keluar, daripada rekomendasi UKL/UPL BPLH Karawang. "Ini tuntutan teman-teman menolak izin eksplorasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar. Tapi ada rekomendasi dari BPLH Karawang (UKL/UPL). Saya sudah sampaikan ke wagub, agar perizinan harus berbasis aturan dan ketegasan yang ada. Dengan memperhatikan aspek sosial nanti," ujarnya.
Ia melanjutkan, seharusnya pemerintah provinsi memperhatikan juga rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena BPBD yang akan melakukan kajian bagaimana dampak 10 tahun kedepan jika ada eksplorasi disana. "Jadi jangan sampai yang disalahkan bupati Karawang, padahal bupati tidak tahu apa-apa," ujarnya.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menegaskan akan mencopot oknum pejabat yang bekerjasama dengan pihak penambang semen di karst Pangkalan. Lewat laman facebooknya, Cellica menegaskan menolak pertambangan di wilayah Karawang Selatan. "Saya memperingatkan jangan sampai ada dinas yang bermain mata dengan pihak-pihak tersebut. Kalau ada bawahan saya main-main soal ini, saya copot jabatannya," tulis Cellica, Rabu (7/12) kemarin.
Cellica mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang berencana menjadikan wilayah Karawang selatan sebagai kawasan wisata. "Bukan pertambangan," kata dia.
Ihwal aktivitas pertambangan yang terjadi di Karawang selatan, Cellica mengaku sudah mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar semua izin pertambangan di Karst Pangkalan dikaji ulang. "Aset yg sangat berharga bagi masa depan anak cucu kita kelak jangan dirusak," kata Cellica.
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan, PT Mas Putih Belitung tidak melakukan prosedur sesuai aturan. "Mereka menambang batu kapur tanpa mengantongi izin eksploitasi," kata Anang
Anang menambahkan, PT Mas Putih Belitung juga mengajukan 5 sampai 6 UPL dan UKL di titik yang berdekatan. "Padahal nggak boleh. Itu itikad tidak baik," katanya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meminta warga untuk melaporkan secara tindakan hukum, jika memang melihat adanya kerusakan di wilayah karst Pangkalan. "Dilihat kerusakannya seperti apa. Karena informasi ini sangat penting buat kita dan para penegak hukum lainnya," ungkap Deddy.
Deddy juga menyebutkan pihak pemerintah provinsi sebelumnya pernah melakukan penutupan di kawasan karst Pangkalan, karena belum memiliki izin. "Tetapi kita akui saat ini kasusnya mengendap. Dan ini menjadi bukti penegakan hukum bagi para penjahat lingkungan begitu sangat lemah," ujarnya.
Bahkan saat kemarin pun, Deddy mendengar kembali adanya aktivitas pertambang tanpa izin. Tindakan dari pemprov pun dilakukan secara tegas diberikan kepada perusahaan. "Kami langsung cabut eksplorasinya," ujarnya.
Sementara di depan gedung Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Karawang, sore hari ada sekelompok aktivis lain yang mengaku mewakili warga Pangkalan membentangkan spanduk yang berisi tulisan "Tolak Izin Pertambangan PT Mas Putih Belitung". "Kita sudah layangkan surat ke BPMPT. Dalam surat itu ada 320 KTP warga yang melakukan penolakan. Jumlahnya akan terus bertambah sampai tanggal 9 Desember mendatang," ujar Yudi Wibiksana, kordinator penolakan izin yang mengatasnamakan warga. (zie/ops)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template