Jika tak Berkenan, Kades Boleh Tolak Pengadaan Sistem Aplikasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jika tak Berkenan, Kades Boleh Tolak Pengadaan Sistem Aplikasi

Jika tak Berkenan, Kades Boleh Tolak Pengadaan Sistem Aplikasi

Written By Mang Raka on Kamis, 08 Desember 2016 | 13.30.00

TEMPURAN, RAKA - Menyusul adanya penolakan item utama porsi realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya pengadaan aplikasi software dari CV oleh sejumlah kepala desa, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang menganggap hal ini sebagai hak pemerintah desa atas aplikasi yang dijual CV melalui sistem dagang tersebut.
Dikatakan Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi, sejauh ini dirinya belum menghitung betul desa mana saja yang menolak pengadaan aplikasi software yang ditawarkan CV sebesar Rp 7,5 juta dari bantuan DBH. Namun, ia yakinkan, hal itu memang merupakan sistem dagang, bahkan tidak ada aturan dari instansi terkait. Dalam artian sambung Alex, pemerintah desa yang bakal diguyur DBH 50 persen di akhir tahun ini,  diberi kebebasan memilih barang yang diporsikan dalam DBH sebagaimana pagu. "Jumlah yang menolak sih kita belum tahu pasti, tapi ini kan sistem dagang, gak ada aturan dari instansi terkait," jelas dia.
Alex menambahkan, pemerintah desa yang menolak sebutnya, rata-rata adalah pada barang yang memang sudah ada, seperti misalnya papan data monografi desa, buku dan lainnya. Jikapun tidak memporsikan di DBH tidak ada sanksi administrasi. Hanya saja sebut Alex, semua desa punya keinginan agar seluruhnya bisa tersambung online dengan sistem aplikasi tersebut. Sehingga semua desa bisa melek IT supaya lebih transparan dalam administrasi keuangan desa.
Kebetulan tambahnya, momennya pas dengan uang DBH diutamakan untuk pemasangan sistem dan aplikasi IT sesuai dengan Juklak Juknis Penggunaan DBH. Sebagaimana Perbup 28 Tahun 2016 dan Kep.Bupati no.971.1/Kep.431 Huk/2016. "Kita hanya ingin desa bisa melek teknologi, momennya pas dengan uang DBH yang mengutamakan pengadaan pemasangan sistem aplikasi dalam Juklak Juknis DBH ini," tandas dia.
Disinggung bukankah desa rata-rata sudah online melalui desa digital dari Dana Desa yang formatnya sesuai BPKP dan Permendagri 113 sehingga pengadaan kembali aplikasi menjadi pemborosan yang menguntungkan CV? Alex tidak bisa menampiknya. dirinya mengamini kalau beberapa desa diantaranya sudah punya sistem online dan aplikasi, dan kalupun sudah punya, ia menyarankan tidak usah membeli yang baru.
Tapi dalam keputusan bupati sudah jelas dijabarkan item yang bisa didanai DBH termasuk skala prioritasnya adalah pengadaan aplikasi. Selebihnya sebut Alex, tinggal kades berakselerasi dan menyesuaikan. "Ya kalau sudah punya, tidak usah beli lagi," jelas dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template