Jarang Difungsikan, Pengawas UPK Merajuk - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jarang Difungsikan, Pengawas UPK Merajuk

Jarang Difungsikan, Pengawas UPK Merajuk

Written By Mang Raka on Jumat, 02 Desember 2016 | 13.30.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Peran kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seperti Badan Pengawas (BP) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), jangan diabaikan para pengelola UPK, sebab lambat laun eks pengelola PNPM itu terancam bangkrut, jika mengelola keuangan yang menyisakan simpan pinjam itu sengaja mematikan peran dan wewenang BP dan BKAD.
Ketua Forum Badan Pengawas UPK Didin Sakri Chaerudin mengatakan,
sepanjang perjalanan UPK, tidak sedikit pengelola UPK sengaja mematikan peran BP dan BKAD, atau dengan kata lain tak difungsikan sebagai mitra pengawasan. Menurutnya, bagaimana bisa optimal jika UPK dalam perencanaan hingga SPJ-nya dibuat sendiri oleh UPK yang kesannya ingin independen sendiri.
Persoalan seperti ini sebut Didin, bisa menjalar pada semrawutnya tata kelola UPK di beberapa kecamatan karena BP dan BKAD-nya tidak difungsikan. Apalagi, puncak dari tidak difungsikannya BPD dan BKAD ini adalah kesewenang-wenangan pengelola UPK dalam mengelola keuangan. "Tidak sedikit UPK di beberapa kecamatan mematikan peran BP dan BKAD, jika kelembagaan ini tidak difungsikan, ya efeknya keuangan UPK bisa semrawut," ujarnya.
Lebih jauh Didin menambahkan, tidak mengaktifkannya peran BP dan BKAD oleh pengelola UPK, alasannya sendiri kurang jelas, karena seharusnya fungsi pengelolaan, koordinasi dulu antar kewenangan, sebab yang tertinggi bukan di UPK tapi di BKAD, Banyak diantara UPK yang ingin independen mengabaikan kelembagaan, sehingga sewenang-wenang tanpa koordinasi dengan BKAD.
Soal BP yang selama ini kurang proaktif, Didin berdalih perannya selama ini jarang difungsikan. Namun, ia mengingatkan BP di setiap UPK agar masif memantau kinerja pengelolaan UPK, baik keuangan maupun administrasinya, apalagi kini statusnya sudah berbadan hukum.
Urusan kolektabilitas tinggi, bukan menjadi soal bagi BP, tapi jika ada masalah keuangan BP jarang memonitor keluar masuknya uang, ini yang harus harus dalam pengawasan, berapa pencairan, serta kelompok mana saja.
Lebih jauh ia menambahkan, BP bukanlah lembaga yang disebut selalu ikut campur urusan pengelolaan UPK, tapi BP memang sudah sepatutnya sering intervensi jika ada yang janggal soal keuangan maupun operasionalnya. "Ya Jika UPK terlalu vokal, nanti bisa mengatur sewenang-wenang pada keuangan, ujungnya rawan penyalahgunaan," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template