Dana Aspirasi Rp 5 Miliar Masih Kurang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Dana Aspirasi Rp 5 Miliar Masih Kurang

Dana Aspirasi Rp 5 Miliar Masih Kurang

Written By Mang Raka on Rabu, 21 Desember 2016 | 20.23.00

-Oknum Dewan Masih Minta Jatah Proyek

CILAMAYA, RAKA - Sudah dijatah aspirasi Rp 5 miliar per orang, ternyata tidak membuat para DPRD di Karawang puas. Hal itu terungkap setelah sejumlah anggota dewan disinyalir meminta jatah proyek miliaran rupiah ke instansi 'basah', seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan maupun Dinas Cipta Karya.
Sumber di Dinas Bina Marga dan Pengairan yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, masih ada oknum dewan yang memintai jatah proyek. Bahkan untuk memuluskan niatnya, mereka menyasar pembangunan jalan rusak yang menyita perhatian masyarakat, sementara sektor lain diabaikan. "RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu yang mengesahkan bersama DPRD, tapi nyatanya para anggota dewan Karawang tidak konsisten. Mereka masih minta jatah proyek," ungkapnya kepada Radar Karawang, baru-baru ini.
Beda dengan Kabupaten Sragen dan Banyuwangi, lanjutnya, yang mereka kejar adalah serapan anggaran, agar semua berjalan mulus dan terukur. Sementara di Karawang, oknum dewan malah merecoki program-program yang sudah ada. "Fokuskan saja pada aspirasi Rp 5 miliar itu secara proporsional, tidak mesti selalu di Bina Marga," tuturnya.
Menurutnya di Dinas Bina Marga ada 1500 paket pembangunan di luar proyek reguler. Jika terus diganggu, akan berdampak pada pelaksanaan. Seharusnya, kata sumber, mereka mengikuti alur dinas. Jangan sampai nilai aspirasi yang besar tidak digunakan untuk masyarakat. "Banyak sektor lain lah, mengapa harus banyak di Bina Marga. Programnya harus jelas dong untuk kepentingan masyarakat, bukan malah ingin untung sendiri," ucapnya.
Sekretaris Gerakan Masyarakat Karawang Utara (Gemaku) Hilman Tamimi mengatakan, bobroknya moral anggota DPRD Kabupaten Karawang seakan tidak ada habisnya. Ini terbukti adanya oknum anggota dewan Karawang kedapatan kasak kusuk demi memperkaya diri dengan menekan sejumlah dinas. "Mungkin karena masih gak puas Rp 5 miliar jatah aspirasinya, akhirnya coba melobi-lobi Dinas Bina Marga untuk memperkaya diri," ungkapnya.
Tak tanggung-tanggung sebut Hilman, oknum anggota dewan tersebut diduga meminta jatah dengan angka yang fantastis, antara Rp 10 hingga Rp 20 miliar. Ini jelas prilaku yang sudah keluar dari tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Terlebih anggota dewan sebagai wakil rakyat, dinilai telah mencederai hati rakyatnya.
Kecurigaan tersebut sambungnya, menguat saat LSM melaporkan sejumlah oknum dewan tersebut ke kejaksaan, karena diduga telah melakukan praktek pungutan liar kepada salah seorang pemborong. Iming-imingnya tambah Hilman, menjanjikan sejumlah proyek aspirasi pembangunan proyek infrastruktur desa, untuk wilayah UPTD Bina Marga tertentu dengan item-item pekerjaan, seperti turap saluran irigasi dan lainnya. "Pemborongnya juga keteteran karena oknum dewan juga acapkali memintai jatahnya dengan iming-iming segala macam," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi C DPRD Karawang Elievia Khrissiana, membantah ada anggotanya yang meminta jatah ke Dinas Bina Marga dan Pengairan. Kabar tersebut menurutnya, merupakan kabar yang tidak benar dan ada kesalahan persepsi. "Ini salah persepsi. Kami menjalankan undang-undang yah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari hasil reses. Jadi mendorong program pembangunan di Karawang. Bukan minta jatah," ujar Elievia, kepada Radar Karawang, melalui ponselnya.
Dia menegaskan, tidak ada istilah jatah untuk anggota dewan dari dinas instansi, karena anggota dewan memiliki hak budgeting dimana dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus menyesuaikan kondisi kebutuhan dan target yang ingin dicapai selama satu tahun.
Dia menghimbau kepada masyarakat termasuk dinas instansi, agar bisa lebih mengkaji dan memahami bagaimana peran dan fungsinya masing-masing. Terutama peran anggota dewan sebagai legislatif, dan dinas instansi yang merupakan bagian dari eksekutif. "Jadi gak ada itu, gak ada minta jatah-jatahan," tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Karawang Toto Suripto dan Wakil Ketua DPRD Karawang Sri Rahayu Agustina, saat dihubungi melalui ponselnya dalam kondisi tidak aktif. (rud/zie)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template