Alokasi Anggaran ke Desa Minta Diawasi Ketat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Alokasi Anggaran ke Desa Minta Diawasi Ketat

Alokasi Anggaran ke Desa Minta Diawasi Ketat

Written By Mang Raka on Selasa, 20 Desember 2016 | 12.00.00

TELUKJAMBE TIMUR, RAKA - Agar implementasi anggaran dari pemerintah pusat bisa mencapai dengan aktualisasinya hingga ke pelosok pedesaaan, mengemuka usulan perlunya wadah anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal itu dikemukakan sejumlah tokoh masyarakat Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Jarot, kemarin. Menurut dia, wadah itu perlu untuk meminimalisasi permasalahan korupsi hingga ke areal pemerintahan terkecil sekelas desa. Warga menaruh harapan besar agar wadah anti rasuah bisa Pantau penyelenggaran pemerintahan desa hingga orientasi program pemerintah dari pusat bisa terserap sampai ke wilayah desa.
Wadah anti rasuah itu diharapkan bisa sinergis guna mengantisipasi melencengnya penggunaaan anggaran hingga ke tingkat desa. Karena dengan tampilnya komisi tersebut bisa membawa dampak yang cukup positif di setiap penyelenggaraan penggunaan anggaran yang diselenggarakan, baik di tingkat pusat hingga tingkat desa. "Pengawasan akan berjalan baik jika Komisi anti rasuah itu bersama masyarakat ikut dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat terkecil sekelas desa," ucapnya.
Menurut Jarot, ada syok terapi bagi siapapun penyelenggara pengguna anggaran dengan kehadiran wadah tersebut," katanya.
Hal sama diungkapkan tokoh masyarakat Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Yusuf. Dia berharap komisi anti rusuah KPK bisa juga mengawasi penggunaan anggaran sekecil apapun agar aktualisasi anggaran yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat bisa sampai hingga ke pedesaan guna kesejahteraan masyarakat. "Besar harapan saya agar tercipta pembangunan yang merata sampai ke pelosok sebesar apapun anggarannya. Memang di penyelenggaraannya ada beberapa pengawasan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Cuma dengan hadirnya KPK penyelenggaraan pemerintah secara psikologis bisa terawasi," katanya. (yfn)

Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. iya jangan piktif melulu,, transparan dikit, ngga ada perasaan kades yg mau transparan.

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template