UN Dihapus, Bupati Tunggu Sinyal Pusat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » UN Dihapus, Bupati Tunggu Sinyal Pusat

UN Dihapus, Bupati Tunggu Sinyal Pusat

Written By Mang Raka on Senin, 28 November 2016 | 15.00.00

KARAWANG, RAKA - Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki sikap jelas, terkait akan dihapuskannya Ujian Nasional (UN) oleh pemerintah pusat. Ini tercermin dari sikap Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang belum jelas menerima atau menolak jika UN dihapus.
"Saya akan melihat sejauh mana kajian yang dilakukan pemerintah pusat terkait UN yang akan dihapus. Dan atas nama pemerintah daerah, akan mendukung setiap kebijakan yang dilakukan pusat. Tapi sebelumnya harus ada sosialisasi," ungkapnya.
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut, dampak yang terjadi bagi pelajar Karawang jika UN dihapus, Cellica belum bisa menjelaskan secara detil. "Memang harus ada uji kompetensi yang dilakukan, namun apapun yang diputuskan pusat kita coba menerima," terangnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akhirnya menghentikan pelaksanaan ujian nasional (UN). Kebijakan ini lantaran UN tidak lagi menjadi faktor utama kelulusan,‎ dan hanya menghabiskan anggaran yang besar.
"Kajian untuk memoratoriumkan UN sudah tuntas. Ini sudah kami ajukan ke presiden, tinggal menunggu persetujuan beliau saja," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, kemarin.
Dasar utama moratorium UN, lanjutnya, karena UN fungsinya hanya pemetaan dan bukan kelulusan.‎ "Memang kami ingin mengembalikan evaluasi itu menjadi hak dan wewenangnya guru baik pribadi maupun kolektif. Negara cukup membuat regulasi dan mengawasi," terangnya.
Bagaimana supaya standar kelulusan mengikuti standar nasional, menurut Muhadjir tetap pada koridor tersebut. Dan ini harus diterapkan di masing-masing sekolah, kab/kota, provinsi.
Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong mendukung penghapusan sementara UN yang diputuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Hal itu disebabkan kondisi pendidikan di beberapa daerah yang belum merata. "Bagus! Kami dari Komisi X sudah lama memperjuangkan supaya dihapus, kalau keadaaan Papua atau di Ambon belum sama dengan Jakarta. Kalau keadaan Papua, keadaan Ambon, keadaan Banten sudah sama seperti di Jakarta, level pendidikannya baru boleh UN," ujar Ceu Popong.
Ceu Popong mengusulkan jika UN pada setiap daerah memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan antara Jakarta dengan daerah lain masih jomplang. "Tetapi kalau masih jomplang, tidak patut atuh. Kondisi sekarang kan kami tahu sendiri masih jomplang antara Jakarta dengan provinsi lainnya," lanjut Ceu Popong. (dri/psn)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template