Perhiptani Kritisi Peleburan BP4K Tahun Depan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Perhiptani Kritisi Peleburan BP4K Tahun Depan

Perhiptani Kritisi Peleburan BP4K Tahun Depan

Written By Mang Raka on Jumat, 04 November 2016 | 13.00.00

CILAMAYA, RAKA - Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014, ikut menggerek sejumlah instansi OPD di daerah dilebur tahun depan. Salah satunya adalah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Kelautan (BP4K) Karawang. Badan yang sudah berdiri sejak tahun 2010 dengan memiliki pegawai penyuluh lebih dari 199 orang ini, rencananya akan dikembalikan pada induk utamanya yaitu Dinas Pertanian. Meskipun sempat menuai kegelisahan karena efektifitasnya sudah berjalan baik, Persatuan Penyuluh Pertanian Indonesa (Perhiptani) Karawang, memilih pasrah pada pemberlakuan UU tersebut.
Dikatakan Ketua Perhiptani Karawang, Yoyo Sutaryo, diberlakukannya UU 23 tahun 2014 per 1 Januari, juga berdampak pada BP4K yang selama ini sudah mendorong 9 penyuluh diantaranya menjadi PNS. Pasalnya, instansi penyuluhan yang sudah menyebar diberbagai pelosok desa ini akan dilebur dan dikembalikan kepada induknya Dinas Pertanian, selain nama Kehutanannya juga dialihkan ke Provinsi. Rencananya, Perda peralihan sejumlah instansi sebagai turunan UU nya, akan terbit paling lambat 6 Desember mendatang, karenanya, meskipun berat, tapi pihaknya memilih pasrah jika kemudian 199 penyuluh PNS dan non PNS dikembalikan dibawah kendali kepala bidang di lingkungan dinas. "Ya pasrah saja, itu kan sudah UU, walaupun berat karena kita merasa efektif selama ini dibawah BP4K tapi ya harus diterima," kata dia.
Lebih jauh mantan Kabid SDM BP4K Karawang ini menambahkan, selama ini BP4K menaungi 53 penyuluh PNS dan 147 non PNS. Kantor-kantor BP3K yang sudah menyebar di hampir semua kecamatan di Karawang, juga bakal diganti menjadi kantor UPTD ataupun UPT. Bahkan penyuluhnya, tidak lagi disebut penyuluh, melainkan petugas.
Meski demikian, dari sisi kewenangan, wilayah kerja, sampai honorarium tetap sama walaupun dialihkan ke dinas. Memang, selama ini BP4K ini menjadi badan yang lebih spesifik mensukseskan program dinas dan berdiri selama 6 tahun terakhir yang dirasakan juga memberikan hal positif dalam mendukung setiap program dinas. Tapi mungkin di UU 23 itu, semuanya harus berubah dan melihat situasi dan kondisi yang memang terus berjalan. "Tanpa melihat status, walaupun dialihkan tidak akan mempengaruhi wewenang penyuluh, baik wilayah kerja maupun honorariumnya," kata dia.
Sementara itu, Kepala BP3K Cilamaya Wetan, Cucu Supriadinata mengaku risih atas pemberlakuan UU 23 yang juga ikut meleburkan BP4K ke dinas kembali. Di satu sisi, pemerintah berkeinginan kuat meningkatkan produksi pertanian dan penguasaan ilmu-ilmu pertanian, disisi lain justru pemerintah pusat memangkas kelembagaan pertaniannya. Padahal, peran dan fungsi penyuluhan ini sangat dominan berkontribusi menyangga produksi pertanian nasional. "Di satu sisi program peningkatan produksi dan swasembada ingin diperkuat, sementara kelembagaannya justru dilebur, heran aja saya mah," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template