Ombudsman Intip Sekolah Tukang Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ombudsman Intip Sekolah Tukang Pungli

Ombudsman Intip Sekolah Tukang Pungli

Written By Mang Raka on Selasa, 15 November 2016 | 19.08.00

KARAWANG, RAKA - Sekolah di Kabupaten Karawang tidak bisa lagi seenaknya memungut uang kepada orangtua siswa. Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menegaskan, pihaknya bertugas mengawasi penyelewangan pelayan publik di semua bidang, namun sektor pendidikan diberlakukan pengawasan khusus, karena merupakan hak dasar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
"Kami (Ombudsman) merujuk pada undang–undang, dan khusus sektor pendidikan ini harus difokuskan," ucapnya.
Ia mengungkapkan di tahun 2016, laporan yang masuk mengenai pungli terbanyak dari sektor pendidikan. "Tahun 2016 sendiri laporan yang masuk ke Ombudsman tertinggi dari pendidikan, kemudian baru pertanahan," kata Haneda.
Haneda menjelaskan, praktek pungli semakin subur karena adanya keterlibatan publik didalamnya, sehingga menyebabkan oknum–oknum pelayanan diberi ruang untuk melakukan penyelewengan. "Ini (pungli) menjamur karena keterlibatan publik juga, jadi saya imbau untuk bersikaplah jujur, harus bisa menghadapi kenyataan sesuai kemampuan akademiknya, nah itu yang tentunya harus disikapi," tutur Haneda.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikpora Karawang Drs Nandang Mulyana mengakui, sejauh ini sudah melakukan pertemuan dengan Ombudsman dan Kejaksaan Negeri Karawang mengenai pungli yang dimaksud. "Di Karawang kita sudah melakukan klarifikasi dengan pihak Ombudsman dan kejaksaan terkait hal tersebut. Dasar pungutan itu musyawarah orangtua. Jika itu sudah ditempuh, bukan lagi menjadi pungli. Dengan syarat kedua belah pihak saling setuju," jelas Nandang kepada Radar Karawang, Senin (14/11).
Nandang menambahkan, pungutan sekolah sudah ada aturan mainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 80 serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009, pungutan yang dimaksud sudah diatur dengan ketentuan yang ada. "Pungutan sendiri sudah ada payung hukumnya. Namun demikian tetap yang menjadi ketentuan musyawarah orangtua," terang Nandang. (dri)


Ragam Pungutan di Sekolah
  • Uang pendaftaran masuk
  • Uang SPP/Komite
  • Uang OSIS
  • Uang ekstrakurikuler
  • Uang ujian
  • Uang daftar ulang
  • Uang studi tur
  • Uang les
  • Buku ajar
  • Uang paguyuban
  • Membawa kue/makanan syukuran
  • Uang foto copy
  • Uang perpustakaan
  • Uang bangunan
  • Uang LKS dan buku paket
  • Bantuan insidentil
  • Biaya perpisahan
  • Sumbangan pergantian kepala sekolah
  • Uang seragam
  • Biaya pembuatan pagar
  • Iuran untuk membeli kenang-kenangan
  • Uang tryout
  • Iuran pramuka
  • Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan)
  • Uang kalender
  • Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
  • Uang koperasi (uang tidak dikembalikan)
  • Uang PMI
  • Uang dana kelas
  • Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
  • Uang UN
  • Uang menulis ijazah
  • Uang formulir
  • Uang jasa kebersihan
  • Uang dana sosial
  • Uang map ijazah
  • Uang panitia kegiatan
  • Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
  • Uang listrik
  • Uang komputer
  • Uang jaringan internet
  • Uang kartu pelajar
  • Uang tes kesehatan
  • Uang MOS
  • uang tahunan (kegunaan tidak jelas)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template