Moratorium Izin Perumahan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Moratorium Izin Perumahan

Moratorium Izin Perumahan

Written By Mang Raka on Kamis, 24 November 2016 | 13.00.00

* Perda LP2B Didesak Disahkan

KARAWANG, RAKA - Sampai saat ini Pemkab Karawang belum meresponnya secara positif Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan telah lama disosialisasikan. Padahal kabupaten ini terkenal dengan julukan kota Lumbung Padi. Jika Pemkab Karawang tidak melakukan antisipasi, terhadap lahan pertanian yang ada, tidak tertutup kemungkinan lahan tersebut akan berubah menjadi kawasan pemukiman baru dan industri.

“Pembahasan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seharusnya tahun 2016 ini, tapi eksekutif mengaku belum menyiapkan data untuk lahan pertanian yang akan dilindungi,” kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Karawang, Acep Suyatna, Rabu (23/11).  Padahal, kata Acep, raperda LP2B bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi pabrik industri dan permukiman.
Alih fungsi lahan pertanian di Karawang, Acep meyakini, akan sulit dibendung jika raperda tersebut belum digarap. Sebab, hanya dengan perda LP2B itulah lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa tetap terlindungi. “Tidak ada dasar hukum yang secara khusus melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Makanya bisa dikatakan terancam,” katanya.
Meski begitu, lanjut Acep, Pemkab Karawang masih bisa melindungi lahan pertanian dengan menggunakan dasar RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) yang didalamnya terdapat aturan zonasi lahan industri, perumahan dan lahan pertanian. “Pemkab juga jangan asal memberikan izin kepada industri maupun perumahan, sebab harus mengikuti aturan RTRW Karawang,” tuturnya.
Menurut Acep, jika mengacu kepada UU No.3 tahun 2014 tentang perindustrian,  mewajibkan industri baru itu berada di kawasan dan tidak diperbolehkan lagi di zona industri. Akan tetapi Pemkab harus selektif dalam mengeluarkan izin perumahan, sebab banyak lahan pertanian produktif yang saat ini beralihfungsi menjadi perumahan. “Kalau perlu izin perumahan dimoratorium saja untuk sementara, sebelum Perda LP2B disahkan,” tandasnya.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Karawang, Timan Sukirman mengatakan, eksekutif harus moratorium izin perumahan bagi yang mengajukan izin perumahan baru. Sebab kondisi lahan pangan berkelanjutan semakin kritis. "Moratorium itu minimal sampai Perda LP2B sudah disahkan, agar lahan sawah teknis tidak tergerus oleh perumahan," ujarnya.
Menurutnya, moratorium perumahan baru di Karawang perlu segera diberlakukan mengingat dampak buruk yang diterima masyarakat semakin bertambah ketika ada perumahan baru. Sebab setiap tahun 100 hektar lebih lahan sawah beralih fungsi menjadi perumahan, sementara target produksi padi di Karawang setiap tahun terus bertambah. "Tidak ada cara lain untuk mempertahankan lahan pertanian selain moratorium izin perumahan di Karawang," tuturnya.
Kendati demikian Timan tidak menampik keberadaan industri di Karawang mengakibatkan lonjakan penduduk di Karawang cukup tinggi. Namun, lahan pertanian itu lebih penting. Sebab lonjakan penduduk itu datang dari luar daerah, yang akibatnya tingkat kejahatan juga tinggi di Karawang. "Perlu ada kajian yang komperhensif untuk penghentian izin perumahan ini," tandasnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template