Modal BUMD Digantung - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Modal BUMD Digantung

Modal BUMD Digantung

Written By Mang Raka on Rabu, 16 November 2016 | 16.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Karawang seperti Perusahaan Daerah air Minum (PDAM), PD BPR BKPD Cilamaya dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menantikan penyertaan modal sejak Juni lalu.
Namun, menjelang akhir tahun, penyertaan modal yang dikukuhkan lewat payung hukum peraturan daerah (perda) itu masih belum jelas realisasinya.
Sekretaris Komisi B DPRD Karawang, H Unang Sunandang mengatakan, seharusnya hak penyertaan modal yang sudah dilindungi perda tersebut sudah direalisasikan sejak Juni 2016 lalu. "Kami pertanyakan kinerja dua instansi (DPPKAD dan Bagian Perekonomian Setda). Mengapa belum juga memberi sinyal kepastian penyertaan modal bagi 3 BUMD," ujarnya kepada Radar Karawang.
Anggota dewan asal Partai Amanat Nasional (PAN) mencontohkan, dampak dari digantungnya modal BUMD, pelayanan air minum dan air bersih yang diproyeksikan untuk masyarakat di Kecamatan Jatisari, dan Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Komisi B menilai pemda tidak serius. "Jangan saling lempar tanggung jawab antara DPPKAD dan Bagian perekonomian. Mereka ini dua institusi yang seharusnya sigap kordinasinya menyikapi penyertaan modal," ujar Dewan asal Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, ini.
Senada dikatakan anggota Komisi B lainnya Mulya Syafari, penyertaan modal terhadap BUMD yang selalu di akhir tahun, ini seharusnya tidak terulang terus. "Bagaimana pemkab dan DPRD bisa melihat perkembangan BUMD dari hasil penyertaan modal yang digelontorkan, jika dana yang dipayungi perda itu diturunkan DPPKAD akhir tahun?" ujarnya.
Dirut PD BPR BKPD Cilamaya, Tansya Fadila sebelumnya mengakui, penyertaan modal tahun ini belum sepeserpun. Tahun kemarin saja, sebut Tansya, dari penyertaan modal yang direncanakan Rp 1,5 miliar, hanya diturunkan Rp 250 juta. Itupun dicairkan di menit-menit jelang pergantian tahun. "Kewajiban penyertaan modal yang harus masuk sampai 2017, sebagaimana amanah perda jumlahnya Rp 6 miliar," tuturnya.
Ia melanjutkan, sejak terbit perda sampai menjelang tahun 2017, pihaknya baru menerima Rp 1,5 miliar. Itupun dicicil. "Tahun ini kita belum terima. Tahun 2015 saja kita baru menerima justru di detik-detik akhir jelang pergantian tahun," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template