Mengeruk Untung dari e-KTP - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Mengeruk Untung dari e-KTP

Mengeruk Untung dari e-KTP

Written By Mang Raka on Rabu, 09 November 2016 | 17.37.00

KARAWANG, RAKA - Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik ternyata masih dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk mengeruk keuntungan.
Proses pembuatan yang dianggap berliku, membuat masyarakat malas mengikuti prosedur dan memilih menyerahkan urusan tersebut ke orang lain. Akibatnya muncul istilah 'uang bensin' atau 'uang rokok' alias pungutan liar. Hal itu juga diakui anggota Komisi A DPRD Karawang, Timan Sukirman.
Politikus PAN itu mengaku banyak menerima laporan dari warga, yang mengaku memberikan uang untuk menyelesaikan pengurusan KTP sebesar Rp 200-300 ribu. Padahal pembuatan KTP dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis. "KTP merupakan hak warga negara, jadi kalau memang gratis kenapa masih ada warga yang memberikan ongkos pembuatan KTP di kecamatan dan desa," katanya.
Mengatasi persoalan itu, DPRD akan mengajukan hak inisiatif dua rancangan peraturan daerah (raperda), yaitu Raperda Administrasi Kependudukan dan Transformasi Informasi Publik pada tahun 2017. "Raperda inisiatif ini sudah kita ajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Karawang, dan akan dibahas tahun 2017," katanya.
Belum lama ini juga usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) memberlakukan kebijakan bagi warga yang akan membuat KTP elektronik, cukup dengan hanya memperlihatkan KTP lama. Namun, minimnya informasi membuat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal itu. "Masyarakat biasanya malas mengurus KTP atau dokumen kependudukan lainnya, karena prosesnya lama sehingga mengambil jalan pintas menggunakan jasa orang lain. Lewat terobosan baru ini masyarakat hendaknya mengurus sendiri, karena birokrasinya sudah kita permudah," ungkap Kadisdukcatpil Yudi Yudiawan.
Yudi memaparkan, masyarakat yang belum membuat KTP elektronik bisa langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan, tanpa harus membawa surat pengantar dari RT, RW dan kecamatan. Kebijakan itu dikatakan Yudi untuk memberantas praktek pungutan liar, terkait pengurusan administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran dan dokumen lain. "Cukup bawa KTP lama atau kartu keluarga saja, sebagai bukti kependudukan akan kita layani secara gratis," kata Yudi.
Selain mencegah praktek pungli, terobosan baru tersebut dilakukan untuk memutus rantai birokrasi. Sehingga waktu pengurusan dokumen  kependudukan berjalan lebih optimal dan cepat. Untuk mensosialisasikaan terobosan tersebut, Disdukcatpil sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintahan desa atau kelurahan terkait kebijakan ini. Nantinya pihak pemerintah desa atau kelurahan yang menyampaikan terobosan baru ini ke masyarakatnya masing-masing.
Yudi juga memastikan biaya mengurus dokumen kependudukan gratis. Pihaknya menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan jasa perantara saat mengurus dokumen kependudukan. "Jangan gunakan jasa perantara, karena persyaratannya sudah dipermudah," pintanya.
Bagi masyarakat yang masih menemukan kesulitan setelah terobosan ini diberlakukan, pihaknya mempersilahkan warga untuk menyampaikan keluhan melalui telepon atau SMS ke nomor handphone 0821 1190 2222. Masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk mengaku atau melapor, karena nomor telepon tersebut langsung dipegang oleh dirinya, dan dijawab secara langsung olehnya. "Setiap hari itu ada sekitar 60 SMS yang masuk, dengan berbagai keluhan dan semuanya saya jawab sendiri. Kalau kurang data saya hubungi staf saya kemudian baru saya jawab," pungkasnya. (dri)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template