Jualan di Irigasi Didenda Rp 15 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jualan di Irigasi Didenda Rp 15 Juta

Jualan di Irigasi Didenda Rp 15 Juta

Written By Mang Raka on Jumat, 04 November 2016 | 15.00.00

*Denda Uang Pelanggar Perda K3 Minim Sosialisasi

KARAWANG, RAKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan memberlakukan sanksi tilang terhadap pelanggar Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan). Sayangnya, hingga saat ini sosialisasi pemberlakukan denda uang bagi masyarakat yang melanggar perda tersebut masih minim dilakukan. Padahal perda itu dinyatakan efektif Januari 2017 ini.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan (PPUD) melalui Kepala Seksi (Kasi) penyelidikan dan penyidik, Asep Suryana, Kamis (3/11) ditanya masih minimnya sosialisasi terhadap pemberlakukan denda uang terhadap masyarakat yang melanggar Perda K3 hanya mengatakan saat ini kebijakan itu sudah sosialisasikan. Hanya saja dia menyadari hal itu memang tidak mudah dipahami oleh masyarakat.
Suryana menambahkan, pelaksana sosialisasi langsung dilakukan lewat seksi-seksi trantib. Terutama trantib kelurahan dan kecamatan selain media massa. "Saya minta tolong untuk kawan-kawan media agar penyelenggaraan perda No 6 tahun 2011 dan pergub no 25 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan ikut diinformasikan," terang Suryana.
Ditambahkan Suryana, massa sosialisasi, sejak kebijakan dikeluarkan hingga rencana pemberlakuannya berlangsung selama tiga bulan. Yakni Oktober, November dan Desember 2016. Sedang Januari 2017 sanksi tegas denda uang kepada pelanggar Perda K3 akan diefektifkan. Sementara denda tilang ini nantinya akan dikembalikan ke negara melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Suryana juga menambahkan pemberlakukan Perda K3 ini melibatkan instansi-instansi terkait Perda K3 seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Karenanya sosialisasipun dilakukan secara serentak melalui Kantor Badan Satpol PP. "Keterbatasan manusia menjadikan pensosialisasikan dibutuhkan kerjasama untuk keberlangsungkan perda dan pergub K3, sehingga masyarakat tidak kaget dengan peraturan sanksi denda itu nantinya," ucap Suryana.
Sementara dinas-dinas terkait yang akan dilibatkan, lanjut Suryana menyebutkan Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Disamping Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). "Ada sebanyak 73 aturan yang termaktub dalam Perda K3, diantaranya mendirikan bangunan pengairan tanpa izin untuk keperluan usaha itu didenda sebesar Rp 15.000.000," ucapnya.
Sementara secara terpisah Kabid Bantuan Jaminan Sosial Ruhimat, mengatakan, dengan adanya peraturan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) itu adanya di bagian hukum, satuan polisi pamong praja (satpol PP) untuk dinas sosial hanya terlibat dalam keserasian keharmonisan saja. "Untuk sosialisasi itu dipenegak hukum, contoh kalau ada PSK (Penjaja Seks Komersil) yang tertangkap, itu baru tanggung jawab dinas untuk diberikan arahan," katanya.
Ia juga mengatakan, dinas sosial hanya berkewajiban lebih kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti PSK, penderita Narkoba, HIV dan AIDS. "Dinas sosial hanya melakukan pengarahan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar bisa diatasi," ucapnya. (mg2)


Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template