Ikut Disoroti KPK - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ikut Disoroti KPK

Ikut Disoroti KPK

Written By Mang Raka on Selasa, 01 November 2016 | 19.58.00

Kelemahan pengelolaan dana kapitasi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi biang kerok di daerah. Pertama adalah regulasi yang mengatur pembagian jasa medis dan biaya operasional yakni Perpres No. 32 Tahun 2014 dan Permenkes No. 19 Tahun 2014. Regulasi itu berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran, karena kedua aturan ini menyebut dana kapitasi yang bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari total penerimaan.
Regulasi itu belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Mekanisme kapitasi membuat dana yang masuk ke sebagian Puskesmas meningkat drastis melebihi kebutuhan Puskesmas setiap tahun. Jika terus terjadi, sisa lebih itu akan terakumulasi tiap tahun dan jumlahnya bisa sangat besar. Penggunaan dana kapitasi juga kurang mengakomodasi kebutuhan Puskesmas. KPK menilai peruntukan dana kapitasi sebenarnya telah mampu dibiayai dari APBN/APBD sebagai belanja rutin. Kesulitan yang kerap ditemui lebih pada belanja non rutin seperti pengadaan dan rehabilitasi gedung.
Kedua, aspek pembiayaan. KPK menemukan potensi fraud (penyimpangan) atas dibolehkannya perpindahan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari Puskesmas ke FKTP swasta seperti klinik. Fakta di lapangan menunjukkan oknum petugas Puskesmas mendirikan FKTP swasta. Kemudian, pasien yang datang ke Puskesmas tempat oknum itu bekerja tidak dilayani secara baik dengan berbagai alasan. Pasien yang bersangkutan malah diarahkan ke FKTP swasta milik oknum petugas Puskesmas itu atau yang berafiliasi dengannya.
Ketiga, tata laksana dan sumber daya. KPK menemukan sejumlah persoalan diantaranya lemahnya pemahaman dan kompetensi petugas kesehatan di Puskesmas dalam menjalankan regulasi. Proses eligibilitas kepesertaan di FKTP belum berjalan baik, begitu pula dengan pelaksanaan rujukan berjenjang. "Potensi petugas FKTP menjadi pelaku penyimpangan (fraud) semakin besar. Petugas Puskesmas rentan jadi korban pemerasan berbagai pihak serta sebaran tenaga kesehatan tidak merata," kata Humas KPK, Priharsa Nugraha.
Keempat, KPK menyoroti soal pengawasan. KPK mencatat tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Itu diperburuk dengan absennya pengawasan dan pengendalian dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan. Atas analisa itu KPK mendorong pemangku kepentingan segera melakukan monitoring dan evaluasi. Khususnya terhadap dana kapitasi di Puskesmas. Untuk regulasi, KPK mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan kapitasi, terutama pada FKTP milik pemerintah daerah (pemda). Sekaligus meningkatkan pengendalian baik di tingkat FKTP maupun pemda.
Kompetensi dan pemahaman petugas kesehatan di daerah mengelola dana kapitasi juga perlu ditingkatkan guna meminimalisasi penyimpangan, sehingga penggunaan dana kapitasi bisa efektif dan efisien. Mengingat dana yang dikelola sangat besar, KPK juga berkepentingan mengingatkan agar pihak terkait berhati-hati dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi.
KPK mencatat saat ini terdapat hampir 18 ribu FKTP di seluruh Indonesia. Dengan rerata pengelolaan dana kapitasi sekitar Rp400 juta per tahun untuk setiap FKTP. (rls/psn)


Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template