Guru Honor SD Minta Gaji Rp 3,3 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Guru Honor SD Minta Gaji Rp 3,3 Juta

Guru Honor SD Minta Gaji Rp 3,3 Juta

Written By Mang Raka on Rabu, 02 November 2016 | 20.31.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Berbeda dari aksi demo sebelumnya, ratusan guru honorer kategori 2 (K2) tidak begitu memprioritaskan pengangkatan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, pengalihan SMA/SMK ke pemerintah provinsi dengan menjanjikan honor honorer sesuai UMK, mengusik nasib guru honorer K2 sekolah dasar dan SMP. Pasalnya, dalam tuntutan demo di depan Gedung Sate, Senin (31/10), massa aksi yang dikomandoi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menuntut hak yang sama soal kesejahteraan para honorer K2.
Ketua FHK2I Kecamatan Lemahabang, Ojo S.Pd mengatakan, dirinya ikut demo bersama 800 guru lainnya di Karawang ke Gedung Sate.  Karawang sebut Ojo, bisa dikategorikan sebagai pendemo terbanyak dengan mengerahkan 48 armada bus, dibanding kabupaten lain yang hanya mengirim 3-10 bus.
Dalam aksinya sebut Ojo, Pemprov Jawa Barat dituntut soal kesejahteraan para guru honorer K2. Tanpa memandang lagi apakah guru ini menjadi guru tetap atau pegawai tidak tetap. "Demonstran menginginkan perhatian pemprov memperhatikan kesejahteraan," ujarnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, pengalihan SMA/SMK ke pemerintah provinsi saja misalnya, guru-gurunya akan dibayar setara UMK. Persoalannya, kata Ojo, bagaimana dengan nasib guru-guru honorer SD yang kesulitannya lebih rumit. "Urusan perjuangan CPNS ini beda lagi, karena yang jadi tuntutan saat demo kemarin adalah soal kesejahteraan para guru honorernya," ungkapnya.
Dari aksi tersebut, massa disambut Asda IV Pemprov Jabar dan perwakilan DPRD Provinsi Jabar. Jawaban tuntutan itu kabarnya siap direalisasikan tahun depan, karena akan dibahas dulu minggu ketiga bulan November di rapat badan anggaran (Banggar). Ini juga sebut Ojo yang akan dikawal, agar pemerataan kesejahteraan K2 bisa benar-benar terwujud tahun depan. "Jika sewaktu-waktu beralih menjadi PNS, kesejahteraan dari provinsi ini bisa diwariskan ke honorer penerus lainnya," tuturnya.
Ia mencontohkan, dirinya sudah mengajar sejak tahun 1987, sampai saat ini statusnya masih K2 dengan honor Rp 600 ribu per bulan. Dulu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2009 yang membatasi batasan usia CPNS guru maksimal 36 tahun. Tapi kini sudah dihapus, sehingga setahun menjelang pensiun sekalipun, K2 yang menjadi PNS tetap harus diterima hak nya. Karena kesejahteraan bukan melihat kedepan, tapi pengabdian dan masa kerja di masa lalu sebagai wujud pengakuan negara kepada guru. "Karena sudah terlanjur (terbuai) janji setiap tahun yang tak pernah ditepati, para honorer K2 ini menuntut kesejahteraan bisa segera terealisasikan," pungkasnya.
Sementara Ketua FHK2I Karawang, Ahmad Ghozali S.Pd menuturkan, hasil demonstrasi di Bandung ada dua poin sebagaimana dikemukakan kepala Dinas Provinsi Jabar. Soal honorer, pihaknya sepakat sebelum regulasi, CPNS atau K2 harus ada kesejahteraan. Kedua harus secepatnya diangkat PNS. "Sebelum kita CPNS, K2 harus ada kesejahteraan dan tuntutan lainnya yaitu secepatnya diangkat PNS," ungkap Guru SDN Nagasari ini. (rud)

UMK Karawang
Tahun 2016
Rp 3,3 juta
Usulan Tahun 2017
Rp 3,6 juta

Upah Minimum Provinsi Jabar 2017
Rp 1,4 juta

 

Berbagi Artikel :

2 komentar:

  1. Hadeuh gawe setengah hari aja p mau disamakan dgn UMK

    BalasHapus
  2. Saya dukung guru honore..
    Jgn mlhat jm kerja'y, v pengabdiannya kpda bngsa, & untk mncrdaskan ank bangsa.

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template