DPRD: Mutasi Jangan Sampai Lewat Tahun 2016 - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » DPRD: Mutasi Jangan Sampai Lewat Tahun 2016

DPRD: Mutasi Jangan Sampai Lewat Tahun 2016

Written By Mang Raka on Selasa, 08 November 2016 | 12.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA- Mutasi dan rotasi Pejabat Pemkab, diwanti-wanti Komisi A DPRD Karawang agar tidak lewat tahun, seiring berlakunya UU 23 tahun 2014 diawal tahun 2017 mendatang. Sebab, perangkat daerah dan numenklatur baru dari OPD yang digabung, dihapus, dilebur dan disatukan sudah diparipurnakan, meskipun beberapa masih dalam evaluasi di meja Gubernur.
Dikatakan Ketua Komisi A DPRD Karawang, Ir Teddy Luthfiana, mutasi sudah menjadi keharusan hingga akhir tahun ini. Karena turunan SOTK dari UU 23 berupa PP dan spesifiknya diatur beberapa Perda di sejumlah instansi, sehingga tak ada alasan Pemkab menunda-nunda mutasi, apalagi di detik-detik pergantian tahun.
Pihaknya, sudah membuatkan regulasi dan evaluasinya di Gubernur kaitan dinas baru maupun instansi yang tak wajib. Seperti semula Dinas Kebersihan yang diharapkan ada secara khusus mengingat garapannya yang harus dipisah dari Dinas Ciptakarya, ternyata disepakatinya, Kebersihan, justru harus masuk Badan Lingkungan Hidup (BPLHD) dan DPPKAD misalnya, dipisah menjadi 3 Badan, yaitu pendapatan dan keuangan dan Badan pengelolaan aset. "Kita bukan mendesak Mutasi Rotasi itu dipercepat, tapi sudah menjadi keharusan yang tak boleh lewat tahun sebagaimana UU, per Januari pejabatnya sudah mulai kerja," kata dia.
Lebih jauh mantan Kades Pasirtalaga ini menambahkan, dengan waktu yang mepet ini, ia harapkan bupati bisa tetap profesional menempatkan para pejabat/PNS di lingkungan Pemkab sesuai kompetensi yang dimiliki, bukan karena selera pimpinan atau politis. Terapi harus benar-benar ditempuh prosedur yang baik dan elegan, sehingga bisa menguntungkan dari kompetensinya menopang program yang sesuai visi misi Bupati-wakil Bupati saat kampanye.
Tidak baik juga sambung Teddy, pemkab membiarkan kekosongan PNS terlalu lama di sejumlah instansi. Meskipun pengangkatan menjadi kewenangan Kementrian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan &)), tapi kuota dan jatah diharakan bisa didorong Pemkab, tanpa harus mengangkat THL-THL baru karena titipan. "Mutasi tetap harus pertimbangkan kompetensi, bukan soal selera pimpinan, apalagi jasa politik, karena tujuannya untuk sukseskan janji kampanye dan visi-misi bupati selama menjabat," ujar dia.
Lebih jauh Ketua Fraksi Partai Golkar ini meambahkan, banyak bidang yang menjadi PR bupati agar visi-misinya terwujud baik di masa-masa mendatang, seperti  bidang-bidang infrastruktur/PU, dan bagian hukum. Untuk itu, penempatan di instansi ini harus benar-benar ahli yang kompeten,tidak boleh sembarangan tempatkan orang. Dewan sebut Teddy, hanya mengawasi saja, sambil memantau aturan, karena dalam satu dinas maksimal garapannya bisa 4-6 sektor.
Makanya, banyak kabupaten lain yang study banding ke Karawang, karena sejak terbit UU dan PP, Perdanya sudah dibahas sebagiannya untuk menyiapkan optimalisasi kinerja di OPD-OPD baru ditahun 2017 mendatang. "Banyak kok kabupaten lain yang study banding ke kita, karena kita dianggap lebih matang merespon regulasi," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template