Disnakertrans Mengacu Kepada Putusan Pusat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Disnakertrans Mengacu Kepada Putusan Pusat

Disnakertrans Mengacu Kepada Putusan Pusat

Written By Mang Raka on Selasa, 01 November 2016 | 13.30.00

KARAWANG,RAKA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Ahmad Suroto akan mengacu pada putusan pemerintah pusat terkait rencana kenaikan  Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2017 sebesar 8,25 persen dari UMK sebelumnya. Pasalnya, sebagian serikat pekerja masih menginginkan  kenaikan upah diatas ketentuan pemerintah. Sedangkan perwakilan pengusaha (Apindo) justru meminta sebaliknya.

"Makanya kita putuskan mengikuti keputusan pemerintah saja," kata Suroto kepada wartawan, Senin (31/10). Suroto memprediksi  kenaikan UMK untuk tahun 2017 mencapai kisaran Rp 3,6 juta apabila dibandingkan dengan  UMK tahun sebelumnya sebesar  Rp 3,3 juta. Kenaikan  UMK tersebut akan menjadikan  UMK Karawang  tetap yang tertinggi di Indonesia seperti tahun sebelumnya.
Kenaikan ini tidak bisa dilampaui daerah lain dengan asumsi daerah lain tidak akan menaikan UMK diatas keputusan pemerintah. "Asumsi kita tidak ada daerah lain yang akan menaikan UMK melebihi keputusan pemerintah. Oleh karena itu saya yakin jika seperti itu UMK kita masih paling tinggi dibandingkan daerah lainnya," katanya.
Kenaikan UMK tersebut akan berdampak terhadap perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, sandang, kulit (TSK). Sektor TSK yang merupakan industri padat karya ini paling pertama yang akan terkena dampak. Selain itu untuk sektor perdagangan dan jasa juga akan ikut terkena dampak dari kenaikan UMK ini. "Kenaikan UMK tahun sebelumnya saja mereka masih belum pulih ditambah dengan kenaikan UMK yang baru ini tentunya bakal merepotkan mereka,"katanya.
Suroto tak menampik jika kenaikan UMK tersebut akan berpengaruh terhadap investasi di Karawang. "Jujur, kita khawatir hal ini bisa berdampak terhadap perusahaan yang kesulitan memenauhi UMK hingga mereka bisa saja hengkang dari Karawang," ungkapnya
Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Suroto, Pemkab Karawang akan menggelar pertemuan bipartit untuk mencari solusi terbaik agar perusahaan tidak hengkang dari Karawang. Salah satunya yaitu membantu perusahaan yang belum mampu dengan kenaikan UMK dengan cara melakukan penangguhan. Dengan penangguhan ini perusahaan bisa menunda kenaikan UMK sampai dinyatakan mampu. "Iya kalau tidak kita bantu mereka bisa hengkang dari Karawang," pungkasnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template