Diambil Alih Provinsi, Bendahara Sekolah Makin Kebingungan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Diambil Alih Provinsi, Bendahara Sekolah Makin Kebingungan

Diambil Alih Provinsi, Bendahara Sekolah Makin Kebingungan

Written By Mang Raka on Kamis, 24 November 2016 | 12.00.00

LEMAHABANG, RAKA - Dengan beralihnya pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, ikut berpengaruh pada pengelolaan kepegawaian dan persoalan administrasi. Tak terkecuali mengenai anggaran mulai tahun anggaran 2017.
Bendahara SMA yang meminta dirahasiakan namanya mengatakan, administrasi anggaran SMA informasi yang didapat dari provinsi, akan memberikan bantuan dalam bentuk program BPMU sebesar Rp 700 ribu per siswa pertahun, Mungkin, ini bisa menjadi pengganti dana dari kabupaten yang dikenal dengan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) yang besarannya Rp 750.000 persiswa/tahun. Hanya saja, penggunaan dana BPMU ini tidak bisa dipakai untuk belanja pegawai, barang jasa dan modal seperti halnya dalam porsi PMMS. Karena untuk honor akan dipisahkan tersendiri di luar BPMU. Persoalan krusialnya sebut sumber, adalah soal perencanaan BPMU ini sendiri. Mengingat harus dimasukan dalam bentuk aplikasi dari provinsi dengan arahan penggunaan dana untuk kegiatan intra dan ekstrakurikuler serta untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Masalahnya sambung sumber, peruntukan tersebut belum sesuai kode ring peruntukan yang ada di aplikasi, sehingga bendahara dan operator mencari kodering yang kira-kiranya masuk untuk kegiatan tesebut. "Soal peralihan, perencanaan tersebut dituangkan dalam RKAS BPMU/BOS provinsi dalam aplikasi. Namun dalam aplikasi tersebut kode ringnya belum sesuai dengan perencanaan penggunaan, jadi kita bingung mencari koderingnya," jelas dia.
Lebih jauh sumber menambahkan, bendahara SMA juga kebingungan soal input Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ke aplikasi. Para bendahara belum menerima penjelasan detail soal aplikasi dari provinsi, kecuali hanya perwakilan dari MKKS SMA yang disampaikan ke kepala sekolah, bendahara dan operator. Tapi,  aplikasi itu harus tetap dibuat, dengan menyesuaikan kodering yang mendekati. Sayangnya sudah 2 kali perubahan masih harus dirubah juga, meskipun dengan aplikasi sama. "Kesannya mendadak, tidak ada penjelasan langsung dari provinsi, sehingga kita beberapa kali ada perubahan," jelasnya.
Pengurus MKKS SMA, Suandi S.pd mengatakan, Sebenarnya soal penyusunan RKAS BPMU yang akan menjadi garapan SMA paska peralihan dari kabupaten, tidak serumit yang dibayangkan,  Ini dalam rangka peralihan pengelolaan, karena langkah awal saja, sehingga  jadinya serba baru baik aplikasinya maupun pengelolanya. Disinggung kesulitan para bendahara memasukan kode ring dalam aplikasi, Suandi beralasan Karena dalam aplikasinya belum menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. "Gak serumit yang dibayangkan, hanya belum menyesuaikan saja," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template