Buruh Belum Puas, Minta UMK Rp 3,9 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Buruh Belum Puas, Minta UMK Rp 3,9 Juta

Buruh Belum Puas, Minta UMK Rp 3,9 Juta

Written By Mang Raka on Kamis, 24 November 2016 | 19.15.00

KARAWANG, RAKA - Tidak puas mendapat upah minimum tertinggi di Jawa Barat, ribuan buruh di Kabupaten Karawang menuntut agar persentase kenaikan upah 23 persen atau kisaran Rp 650 ribu. Hal itu mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Rabu (23/11) kemarin.
Ketua Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Kabupaten Karawang Dony Subiyantoro mengatakan, buruh meminta agar semua upah sektoral Karawang naik sebesar 23 persen atau kisaran Rp 650 ribu, sesuai survei kebutuhan hidup layak. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan kenaikan upah berdasarkan PP no 78 tahun 2015 sebesar 8,25 persen atau kisaran Rp 280 ribu. Namun, dalam perundingan Dewan Pengupahan kemarin, belum bisa memutuskan tuntutan kenaikan upah karena perwakilan Apindo tidak hadir. "Perundingan akhirnya diundur tanggal 1 Desember," ujar Dony kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, massa aksi yang terdiri dari gabungan elemen serikat pekerja di Karawang, seperti FSPMI, PPMI, KSPSI dan FSPEK-KASBI, akhirnya meminta audiensi dengan bupati, yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Toto Suripto serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Suroto. "Kami meminta agar pemerintah mau menampung aspirasi kaum buruh," ungkapnya.
Audiensi itupun menghasilkan dua poin, yaitu bupati akan ikut memantau secara langsung perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten tanggal 1 Desember sampai akhir tahun, dan harus ada keputusan upah sektoral. "Karena wacana perundingan Dewan Pengupahan sebelumnya, Apindo minta upah sektoral diputuskan bulan Juli 2017," ujarnya.
Keputusan audiensi yang kedua, yaitu skema upah sektoral tetap sama dengan skema tahun sebelumnya, yakni 4 macam upah sektoral. Pasalnya, Apindo mewacanakan upah sektoral dipecah lagi. "Bisa lima atau lebih upah sektoral," ujarnya.
Ketua Apindo Kabupaten Karawang Syamsu Sobar mengatakan, UMK sudah sesuai ketentuan PP 78, walaupun dengan UMK sekarang masih ada beberapa perusahaan yang merasa tidak sanggup. "Diantaranya sektor jasa seperti klinik, rumah sakit, dan juga untuk UKM TSK dan yang lainnya," tuturnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memutuskan UMK Karawang Rp 3.605.271. Keputusan itu diambil berdasarkan PP no 78 tahun 2105, dimana kenaikan upah sebesar 8,25 persen. Jika tuntutan buruh Karawang yang meminta kenaikan upah sesuai dengan KHL yaitu 23 persen, artinya upah minimum sekitar Rp 3,9 juta. (psn)


Berbagi Artikel :

1 komentar:

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template