4 Tahun Mobil Desa tak Bayar Pajak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » 4 Tahun Mobil Desa tak Bayar Pajak

4 Tahun Mobil Desa tak Bayar Pajak

Written By Mang Raka on Senin, 21 November 2016 | 17.21.00

-Kades Lemahkarya Didenda Samsat Rp 500 Ribu

TEMPURAN, RAKA - Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan biaya pokok dan sanksi administratif dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ternyata tidak sesuai kenyataan.
Seperti yang dialami Kepala Desa Lemahkarya, Kecamatan Tempuran, Ento Tohir di Kantor Samsat Karawang. Dia masih dipungut denda pajak mobil desa Rp 500 ribu. "Pajak mobil 4 tahun Rp 2,1 juta, tapi Samsat juga mungut denda Rp 500 ribu. Total yang saya bayar Rp 2,6 jutaan," ungkapnya kepada Radar Karawang, Minggu (20/11) kemarin.
Ia melanjutkan, setelah dimintai uang denda, pegawai desanya sempat menanyakan hal itu ke kasir Samsat. "Kata si kasir hanya menjalankan tugas," ujarnya.
Ento mengaku pajak mobil desa belum dibayar sejak diberikan kepada para kades, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Namun, saat itu dirinya belum menjadi apa-apa. Setelah menjadi orang nomor satu di Desa Lemahkarya, dirinya diminta oleh Inspektorat untuk menyempurnakan kondisi mobil berwarna putih tersebut. "Akhirnya saya bayar pajak mobil. Tapi justru dimintai denda, padahal ada program BBN ke-2 dan denda pajak," tuturnya.
Kades Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Ata Sutisna Jilun mengatakan, selebaran spanduk dan brosur gratis BBN dan denda pajak mulai tanggal 17 Oktober-24 Desember ternyata tidak efektif. Contohnya kejadian yang menimpa Kades Ento. "Apakah gratis itu tidak berlaku bagi kendaraan plat merah? Atau bagaimana? Padahal di brosur dan spanduk tidak ada pengecualian," ujarnya.
Camat Tempuran, Suwandi S.Ip menuturkan, tidak ada pengecualian mobil pribadi, mobil dinas maupun kendaraan operasional yang tidak dikenakan denda pajak dalam program 3 bulan terakhir ini. Dirinya juga balik heran, kenapa Samsat Karawang masih mengenakan denda. Padahal dalam spanduk dan brosur tidak dijelaskan soal rincian kendaraan, sebab semua jenis kendaraan dan statusnya baik BBN maupun denda pajaknya gratis. "Kalau masih bayar, gimana dengan programnya?" ujarnya.
Sementara itu, Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Karawang, Ayi Jaelani mengatakan, yang harus dibayar oleh wajib pajak hanya pokoknya saja, dan tidak didenda. Ini berlaku hingga 24 Desember. "Kalau ada yang didenda, bawa saja buktinya. Bawa STNK nya, saya tunggu di Samsat," ujarnya melalui pesan singkat.
Diketahui, program tersebut merupakan tindak lanjut dari surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 973/499-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda BBNKB. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, ada dua keuntungan dari program tersebut, yaitu biaya balik nama kendaraan digratiskan. Kedua, jika pajak kendaraan beberapa tahun belum dibayar atau sudah kelewat bayar, tidak didenda. (rud/psn)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template