20 Ribu Guru Honorer Dianggap Tidak Penting - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 20 Ribu Guru Honorer Dianggap Tidak Penting

20 Ribu Guru Honorer Dianggap Tidak Penting

Written By Mang Raka on Jumat, 25 November 2016 | 19.32.00

KARAWANG, RAKA - Hari Guru Nasional dan peringatan HUT PGRI ke-71 menjadi harapan besar perubahan nasib guru honorer. Di Karawang, selain keberadaan mereka tidak tercatat, upah setiap bulan yang diterima juga jauh dari kata layak.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Dadan Sugardan, mengatakan nasib pahlawan tanpa tanda jasa tersebut sangat memprihatinkan. Menyandang predikat guru honorer, pemerintah belum mengakui dan menganggap mereka penting. "Ya untuk honorer, upah yang diterima tidak layak, ditambah status mereka sebagai honorer tidak tercatat negara," ungkapnya.
Tidak tercatatnya status mereka, kata Dadan, menjadi masalah tersendiri. Salah satunya sistem upah. Dia mencontohkan, di beberapa kota lain mereka sama seperti guru PNS, tercatat mulai dari nomor NIP honorer, termasuk jatah gaji yang diterima berdasarkan lamanya mengabdi. "Meski masih di bawah guru PNS, minimal gaji mereka jelas dan dihargai sebagai guru. Ini yang akan terus diperjuangkan Disdikpora bagi para guru honorer," jelasnya.
Dadan melanjutkan, mustahil kualitas pengajaran baik jika kesejahteraan guru honorer tidak diperhatikan. "Jangan sampai keberadaan mereka penting, tapi tidak dihargai. Saya sudah mencoba bertanya kepada BKD, bupati dalam hal status mereka," ujarnya.
Dadan menilai momentum Hari Guru dan HUT PGRI menjadi titik kebersamaan untuk terus memperjuangkan para guru honor. "Saya seorang guru, keluarga saya guru. Jadi dalam hal ini apa yang dirasakan guru honorer, menjadi perhatian Disdikpora Karawang," tegasnya.
Saat dimintai tanggapan berapa banyak guru honorer di Karawang, Dadan mengatakan ada sekitar 13 ribu guru honorer, dimana keberadaan mereka ada di SD dan SMP. "Guru honorer di Karawang sangat signifikan jumlahnya. Jumlah tersebut belum ditambah jumlah guru PAUD yang mencapai hingga 7 ribuan," jelasnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang Nandang Mulyana mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah hingga pusat agar mau mengatur gaji guru sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). "Sesuai dengan keputusan kongres di Jakarta. Harus ada Kepres (Keputusan Presiden) yang mengatur soal kesejahteraan guru sesuai UMK masing-masing," ujarnya.
Dalam rekomendasi tersebut, Nandang menjelaskan, pemerintah dari pusat hingga daerah harus urunan memberikan gaji sesuai UMK. "Dari pemerintah pusat 50 persen lalu dari pemerintah provinsi 25 persen, sedangkan dari pemerintah daerah 25 persen," pungkasnya. (dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template