187 Warga Kiarahayam Bakal Tempati Rusunawa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 187 Warga Kiarahayam Bakal Tempati Rusunawa

187 Warga Kiarahayam Bakal Tempati Rusunawa

Written By Mang Raka on Jumat, 11 November 2016 | 20.02.00

KARAWANG, RAKA - Genap satu bulan, 187 warga Kiarahayam, Telukjambe Barat, mengungsi ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka meminta perlindungan karena merasa terancam jika kembali ke rumahnya, pascabentrok fisik antara petani dengan PT Pertiwi Lestari.
Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya KontraS, Falis Agatriatma mempersoalkan penangkapan 52 orang petani tanpa disertai surat perintah. "Polisi menangkapi warga yang saat itu sedang berkumpul di hutan Kiara Hayam, karena saat itu polisi melakukan sweeping ke rumah warga, dan menangkapi warga berjenis kelamin laki-laki," kata Falis saat bertemu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Satgas Perlindungan Anak, serta Serikat Tani Nasional (STN) di kantor bupati, Kamis (10/11).
Dia melanjutkan, Bupati Cellica berupaya untuk memulangkan warga yang mengungsi ini, dan mengundang lembaga masyarakat yang mendampingi petani selama melakukan pengungsian. Namun lembaga masyarakat yang menjadi pendamping, mengajukan salah satu syarat yaitu harus ada jaminan keamanan.
Menurut Falis setelah melakukan penangkapan, polisi tidak menjelaskan kepada petani kenapa mereka ditangkap. Selain itu saat dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan) polisi tidak memberi ruang bagi warga untuk didampingi pengacara. Padahal untuk kasus pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun, seharusnya didampingi penasehat hukum saat dilakukan BAP. "Proses hukum yang dijalankan polisi terhadap petani jelas dan nyata tidak profesional, membuat warga tidak mendapat keadilan. Apalagi kita dengar bersama ada anggota polisi yang mengintimidasi warga, untuk menerima dana tali asih dari perusahaan, ini namanya kriminalisasi," katanya.
Sementara Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai mengatakan, pemulangan para pengungsi kembali ke Karawang harus disertai dengan jaminan keamanan buat mereka. Pasalnya, para petani mengungsi dari rumahnya karena merasa mendapat intimidasi baik dari pihak perusahaan ataupun kepolisian. Para petani merasa mendapat kriminalisasi, dan merasa tertekan sehingga harus mengungsi. "Tanpa jaminan keamanan mereka tidak akan berani pulang. Juga harus ada jaminan tidak ada kriminalisasi yang dialami para petani sehingga mereka berani pulang," katanya.
Anggota Satgas Perlindungan Anak, Hilma mengatakan, akibat konflik tersebut 31 anak yang menjadi pengungsi mengalami beban berat, karena trauma menyaksikan kekerasan dan penganiayaan yang dialami oleh orangtuanya. Anak tersebut menyaksikan langsung kekerasan yang dilakukan orang dewasa, sehingga tidak mudah melupakan peristiwa tersebut. "Mereka mengalami trauma sehingga ketika bertemu orang yang baru dikenal mudah histeris dan ketakutan. Untuk mengembalikan trauma ini, mereka harus mendapatkan pendampingan dan penanganan khusus sampai traumanya hilang," kata Hilma.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Karawang AKP Hairullah dalam pertemuan tersebut membantah melakukan kriminalisasi terhadap petani Telukjambe. Polisi hanya melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penganiayaan saat terjadi bentrokan tersebut. Pihaknya memastikan polisi melakukan penegakan hukum secara profesional dan hanya akan menindak mereka yang diduga menjadi pelaku dalam peristiwa bentrokan. "Jangan bicara kami melakukan kriminalisasi, kami hanya melakukan penegakan hukum. Ada 7 laporan yang masuk kepada kami terkait dengan masalah ini, dan itu harus kami tindaklanjuti," kata Hairullah.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bupati akan membentuk tim kecil yang terdiri dari unsur muspida, lembaga masyarakat yang menjadi pendamping petani. Tim ini nantinya akan membahas rencana memulangkan petani Telukjambe, dan akan ditempatkan di Rusunawa Adiarsa. Tempat tinggal sementara ini akan ditinggal para pengungsi, hingga permasalah bisa selesai secara keseluruhan. Selama menempati Rusunawa, Pemkab Karawang akan memberikan jaminan hidup bagi setiap kepala keluarga. "Saya harapkan mereka segera pulang ke Karawang dan pemda akan memberikan tempat tinggal sementara dan jaminan keamanan. Namun untuk yang diduga bermasalah dengan hukum, kita tidak akan mencampuri karena itu bukan ranah pemkab," katanya. (ops)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template