PT PL Minta Kepastian Hukum - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PT PL Minta Kepastian Hukum

PT PL Minta Kepastian Hukum

Written By Mang Raka on Selasa, 18 Oktober 2016 | 13.00.00

PT PERTIWI Lestari (PL) meminta kepastian hukum untuk investasinya yang ditanamkan di Karawang. Pasalnya, tanpa kepastian hukum iklim investasi di Karawang terancam menurun.

"Iklim usaha harus kondusif agar kita bisa menjalankan bisnis dengan nyaman. Salah satu faktor yang paling penting diharapkan oleh pelaku bisnis yaitu kepastian hukum. Pemkab harus bersikap tegas dalam menegakan aturan," kata Humas PT. Pertiwi Lestari (PL), Agus Rijanto, Senin (17/10).
Menurut Agus, sikap tegas dalam menegakan aturan sangat penting bagi kelangsungan usaha di Karawang. Seperti yang dialami PT.PL, dimana kegiatan bisnis menjadi tersendat karena tidak kunjung selesai permasalahan dengan pihak ketiga. Padahal secara hukum sengketa dengan masyarakat sudah dianggap selesai dengan adanya putusan pengadilan. Bahkan Pemkab Karawang berani menerbitkan IMB (izin mendirikan bangunan) kepada PT.PL karena memandang proses hukum sudah selesai. "Sengketa dengan pihak lain kami anggarp selesai karena sudah ada putusan hukum. Tapi anehnya kami sulit melakukan kegiatan seperti pemagaran lahan. Padahal kami sudah mengantongi IMB sebagai dasar untuk melakukan pemagaran," katanya.
Agus mengungkapkan dengan menerbitkan IMB seharusnya Pemkab tidak melakukan pembiaran ketika pengusaha kesulitan melaksanakan pembangunan. Seharusnya Pemkab Karawang membantu kesulitan pengusaha hingga selesai. "Masalah waktu bagi kami juga penting dalam berinvestasi. Dengan berlarutnya masalah dalam waktu yang lama maka akan menyulitkan kita. Makanya kita berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah ini," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Wawan Setiawan mengakui memang ada sejumlah permasalahan yang dialami oleh perusahaan yang berinvestasi di Karawang. Hal ini bisa saja dapat mengganggu iklim investasi di Karawang, karena investor tidak merasa nyaman dalam berusaha di Karawang. Kendati begitu, Wawan mengaku tidak dapat berbuat terlalu jauh mengatasi masalah yang dialami investor. "Kewenangan kita terbatas hanya mengenai penerbitan perizinan. Jika secara administratif semua terpenuhi kami pasti akan menerbitkan perizinan," katanya.
Wawan mengaku BPMPT tidak memiliki kebijakan untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dengan masyarakat. Meski secara hukum investor bisa membuktikan jika dalam sengketa tersebut pihak perusahaan punya kekuatan hukum, namun penyelesaiaan kepada masyarakat bukan ranah BPMPT. "Penyelesaian soal ini harus dilakukan oleh pimpinan yang lebih tinggi. Kami hanya menyelesaikan proses administrasi saja untuk perusahaan yang mengajukan perizinan," katanya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template