Percepatan Swasembada Pangan Masih Terkendala - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Percepatan Swasembada Pangan Masih Terkendala

Percepatan Swasembada Pangan Masih Terkendala

Written By Mang Raka on Senin, 10 Oktober 2016 | 14.00.00

PANGKALAN, RAKA - Dalam tiga tahun terakhir ekspansi industri dan perumahan semakin melebar. Ribuan hektar dipastikan sudah lahan teknis yang menjadi garapan sektor pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahaan. Sayangnya pemerintah daerah terkesan tidak berdaya.

"Dewan mestinya peka mengawasi dampak-dampak yang memungkinkan timbul akibat terjadinya pembangunan. Banyak fihak meyakini jika semua fihak baik eksekutif maupun legislatif menjalankan fungsinya dengan benar maka ekspansi industrialisasi dan perumahan akan bisa dibendung," ungkap Kamal, pemerhati masalah sosial, belum lama ini. Dia menilai tingginya ekspansi industri dan perumahaan akibat ketidak cakapan para wakil rakyat mengadopsi aspirasi masyarakat.
Menurut Kamal kalangan dewan kurang peka mencermati berbagai gejolak dan perkembangan yang diterjadi di kabupaten Karawang. Malah sampai ada yang mempertanyakan kinerja para wakil rakyat. Bukankah salah satu fungsi DPRD adalah sebagai lembaga pengawasan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para wakil rakyat inipun mestinya awas dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. "Tinggal membuat dan menjalankan peraturan dengan tegas dan komit. Lahan-lahan teknis sebagai zona hijau dilindungi dengan peraturan tersebut," tambah Kamal.
Ironis memang, disatu sisi program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah dituntut agar secepatnya terealisasi. Sementara upaya untuk melindungi sektor pertanian terkesan mandul. Bahkan bisa jadi ini juga sikap prustrasi pemerintah daerah Karawang yang berharap Perda Pertanian tak kunjung terealisasi, alhasil rencana menelurkan Perda tentang Bangunan Bertingkat pun dianggap sebagai solusi. Lewat perda ini diharapkan bisa menjadi upaya menahan dahsyatnya invansi sektor industri dan perumahaan yang semakin hebat pula mengancam eksistensi lahan teknis di Karawang.
"Melalui perda itu nanti kedepannya bisa meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian. Sehingga pemanfaatan lahan pertanian untuk keperluan pembangunan gedung perkantoran, hotel maupun perumahan bisa ditekan," tandas bupati Cellica Nurrachadiana, beberapa waktu lalu. Meski, lanjut bupati, pembatasan lahan untuk sektor bisnis atau perumahan hanya dilakukan dibeberapa lokasi yang memang sudah padat seperti wilayah Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur.
Hal senada pun sempat diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Teddy Rusfendi Sutisna, saat dimintai komentarnya tentang komplek pemerintahan baru di sekitar Kampung Kepuh, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat.  Teddy mengatakan, sengaja membangunan kantor secara vertikal untuk efesiensi lahan. Menurutnya, model bangunan vertikal ini, kedepan akan menjadi model bangunan di Karawang. Baik milik pemerintah ataupun swasta. "Hal ini akan kita perkuat dengan membuat Perda tentang bangunan vertikal," ucap Teddy.
Sementara menyinggung upaya percepatan program swasembada pangan, pemerhati masalah pertanian Ahmad Jazili Musthofa, mengatakan upaya itu idealnya didukung peningkatan sarana dan prasarana pertanian, selain meningkatkan penggunaan teknologi pertanian. Jazili ingin menekankan untuk merealisasikan program pemerintah tersebut bukan hanya mengandalkan luas lahan pertanian atau kualitas pupuk yang digunakan petani, tetapi pola tanam yang benar dan teknologi juga amat menentukan keberhasilan petani mengelola lahannya.
Untuk petani pun idealnya memiliki wawasan dan pengetahuan bertani yang memadai. "Para petani harus diberikan penyuluhan secara berkelanjutan, serta dilakukan penanaman padi secara serentak. Sementara itu, serangan hama harus segera dilakukan antisipasi secara dini, agar para petani tidak gagal panen. Sehingga upaya swasembada pangan bisa terealiasi secara optimal," pungkasnya.
Seperti diketahui swasembada sudah menjadi target pemerintah dalam upaya percepatan ketahanan pangan nasional yang sudah dicanangkan beberapa tahun lalu. Karawang sendiri sebagai lumbung padi nasional diharapkan mampu berkiprah sebagai daerah paling dahulu yang merealisasikan ketahanan pangan. Harapan itu dimungkinkan karena menyadari kabupaten ini, masih memiliki areal persawahan yang luas walau setiap tahun terus mengalami penyusutan. (ari)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template