Pemkab Dituduh Endapkan Rp 400 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemkab Dituduh Endapkan Rp 400 Miliar

Pemkab Dituduh Endapkan Rp 400 Miliar

Written By Mang Raka on Rabu, 12 Oktober 2016 | 18.50.00

-Tiga Fraksi Tolak APBD Perubahan, PKB Abstain

KARAWANG, RAKA - Pemerintah Kabupaten Karawang ternyata memiliki deposito Rp 400 miliar. Meski begitu, pemerintahan Cellica Nurrachadiana-Ahmad Zamakhsyari lebih memilih memangkas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk menutupi defisit anggaran Rp 40 miliar.
Di sisi lain, pemkab justru menggelontorkan anggaran cukup besar untuk program yang tidak pro rakyat. Seperti perbaikan toilet, makan minum, hingga kunjungan pejabat di lingkup sekretariat daerah (setda) Rp 6,5 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang Natala Sumedha, saat menjelaskan kenapa fraksinya memilih walkout dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2016, Selasa (11/10).
Menurut Natala, defisit anggaran sebetulnya bisa ditutupi melalui peningkatan pendapatan asli daerah, melalukan efisiensi anggaran yang sifatnya konsumtif, dan memanfaatkan deposito on call yang dimiliki pemkab Rp 400 miliar, karena masih ada sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) yang bisa digunakan.
Tapi nyatanya, pemkab lebih memilih memangkas anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat. Hal itulah yang menjadi alasan fraksinya, menolak penetapan Raperda APBD-P Tahun 2016 dan memilih walkout. "Keputusan ini sebagai komitmen kami terhadap kepentingan rakyat," curhat Natala di media sosial.
Pihaknya memandang dalam pelaksanaan penganggaran, seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian dan prioritas utama terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tapi kenyataannya, sektor yang paling penting seperti tidak mendapat prioritas anggaran. "Anggaran yang mendukung tercapainya RPJMD malah dipangkas, dengan alasan efisiensi," tandasnya.
Ia melanjutkan, yang paling disesalkan adalah efisiensi tidak dilakukan pada angggaran yang bisa ditunda. Atau dilakukan pengurangan secara proporsional, karena bukan untuk keperluan masyarakat secara langsung. "Sangat terlihat jelas dimana program di lingkup setda anggarannya lebih dari 6,5 miliar," ujarnya.
Pernyataan senada dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Danu Hamidi. Dia juga menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di DPRD Karawang untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Dimana sebelumnya, dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan Nana Nurhusna, Fraksi Gerindra menolak penetapan Raperda APBD-P Tahun 2016. "Saya Ketua Fraksi Gerindra, saya juga Ketua Komisi B DPRD Karawang, saya juga Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Karawang, menegaskan kepada Ibu Bupati, bahwa konsen kita berbeda. Ada kebijakan-kebijakan yang menurut kami tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra mohon diri keluar dari rapat," ungkap Danu.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tergabung dalam Fraksi Bintang Nurani NasDem (BNN), mengikuti langkah walkout yang dilakukan Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Menurut Indriyani, anggota Fraksi BNN dari NasDem mengatakan, penolakan partainya bukan karena besaran anggaran yang tercantum dalam Draf Raperda APBD-P Tahun 2016. "Kalau angka-angka sudah dihitung pasti nol, tapi masalahnya adalah program-program yang tidak pro rakyat. Seperti penambahan program Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp 6,5 miliar, hanya untuk perbaikan-perbaikan toilet dan lainnya. Bukan untuk perbaikan pelayanan," katanya.
Fraksi lainnya di DPRD Karawang, yakni Golkar, Demokrat, BNN dan Persatuan Amanat Sejahtera (PAS) menyatakan menerima Raperda APBD-P Tahun 2016. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan abstain. Dengan hasil tersebut, Raperda APBD-P Tahun 2016 disahkan dalam rapat paripurna.
Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana tak mempermasalahkan fraksi-fraksi yang menolak APBD perubahan. Baginya, hal itu merupakan dinamika yang wajar dalam proses demokrasi. "Tidak apa-apa, itu hal yang biasa dalam proses demokrasi. Tapi tentunya itu jadi bahan evaluasi kami untuk meningkatkan kinerja kami. Tapi pada prinsipnya program yang kami keluarkan ialah program pro rakyat. Seperti kita ketahui ada peningkatan anggaran infrastruktur sampai Rp 77 Miliar. Artinya kan membenahi jalan ialah program kerakyatan. Selain itu juga ada program pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang saya rasa semua itu merupakan hasil pembahasan dewan dan eksekutif," kata dia.
Mengenai PKB yang abstain tidak menolak maupun menyetujui, perempuan ini juga tak mau ambil pusing. "Lagipula PKB juga bagian dari pemerintah. Jadi saya rasa tidak jadi masalah dan semua baik-baik saja," tutup dia. (dri/fah)


Pro Kontra APBD Perubahan
Fraksi yang menolak

F-PDIP
F-Gerindra
F-Bintang Nurani NasDem (hanya Partai NasDem)

Fraksi yang menyetujui
F-Golkar
F-Demokrat
F-Bintang Nurani NasDem ( Partai Bulan Bintang, Partai Hanura)
F-Persatuan Amanat Sejahtera

Abstain
F-PKB
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template