Pemerintah Didesak Godok UU Profesi Guru - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemerintah Didesak Godok UU Profesi Guru

Pemerintah Didesak Godok UU Profesi Guru

Written By Mang Raka on Senin, 17 Oktober 2016 | 14.00.00

KARAWANG, RAKA - Kasus pemukulan terhadap Dasrul, guru SMKN 2 Makassar, menebarkan kekhawatiran di kalangan pendidik. Kabar positif disampaikan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di depan guru teladan program seminar perlindungan guru. Jenderal bintang dua ini mengatakan tindakan guru selama dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak akan dipidana.

Setyo menuturkan koridor KBM itu sudah jelas. Dia mencontohkan guru yang mencukur siswa karena siswa melanggar aturan yang sudah ada, tidak akan diproses pidana. “Apalagi siswa tersebut sudah diperingati untuk memotong rambut sendiri, tetapi masih membandel,” jelasnya.
Dia menjelaskan setiap sekolah pasti sudah memiliki tata tertib atau rambu-rambu disiplin untuk seluruh siswanya. Tata tertib itu biasanya juga sudah dilengkapi dengan jenis-jenis sanksinya. Nah tindakan guru selama menegakkan rambu-rambu disiplin, menurut Setyo tidak bisa dipidanakan. Dia berharap komunikasi yang baik terjalin antara orang tua dengan lingkungan sekolah.
Di awal tahun ajaran baru, sebaiknya orangtua diberi tahu dengan detail, soal tata tertib dan aneka sanksinya itu. Sehingga bisa mencegah terjadinya konflik guru dengan orangtua siswa. Menurut Setyo konflik antara orang tua siswa dan guru sebaiknya diselesaikan di meja perundingan atau kekeluargaan. Menurutnya kalaupun ada proses pemeriksaan  oleh polisi di daerah-daerah, biasanya dipicu karena salah satu pihak masih belum terima dengan perundingan.
Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana mengatakan, meski memang sudah ada jaminan dari pihak kepolisian, dilain sisi UU Perlindungan Guru sangat penting karena keberadaan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008 tentang Guru dinilai belum mampu melindungi guru dari tindak kekerasan.
”Undang-undang dan peraturan pemerintah itu tidak dapat dijadikan acuan dalam melindungi profesi guru. PGRI mendesak pemerintah untuk membuat UU Perlindungan Profesi   Guru,” katanya di kantornya kemarin.
Menurut Nandang, kekerasan yang menimpa guru hanya akan membuat guru apatis untuk mendidik anak. Guru memang mau mengajar sesuai kurikulum, namun fungsi mereka untukmendidik karakter akan mandul karena mereka ketakutan dianggap menyalahi hukum. "Kita juga tidak ingin muncul sikap apatis dari guru, yang berdampak mereka ogah mendidik karakter anak," kata Nandang.
Dengan begitu kata Nandang,Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) Perlindungan Guru. Hal ini dinyatakannya mengingat maraknya peristiwa kekerasan atau kriminalitas guru oleh sejumlah pihak terutama orang tua siswa,“Peristiwa kekerasan terhadap guru sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, kita akan terusmendesak pemerintah untuk menyiapkan perlunya UU perlindungan profesi guru,” ujarnya. (dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template