Melanggar Perda Warga Dikenai Biaya - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Melanggar Perda Warga Dikenai Biaya

Melanggar Perda Warga Dikenai Biaya

Written By Mang Raka on Selasa, 11 Oktober 2016 | 13.00.00

KARAWANG RAKA - Pembebanan biaya paksa penegakkan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah (perda) akan diberlakukan. Untuk itu, secepatnya Peraturan Bupati (Perbup) yang jadi rujukan aturan itu supaya disosialisasikan.

"Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) akan dikenai pembebanan biaya paksa penegakan hukum. Hal itu merujuk Perda Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) yang diturunkan melalui Perbup nomor 25 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum," ucap Kabid PPUD (Penegakan Peraturan Perundang-undangan) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang, Agus Mufti, kemarin.
Ditambahkan Agus, adanya Perbup ini untuk menegakan Perda K3 yang selama ini belum bisa ditegakan karena belum adanya aturan yang lebih rinci. “Kedepan bagi masyarakat yang melanggar aturan Perda K3 akan didenda uang yang akan dimasukan ke kas daerah,” katanya.
Dikatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi Perbup tentang tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa ini kepada semua OPD yang ada di Karawang. Setelah itu akan disosialisasikan keseluruhan kepada masyarakat. “Sebelum kami menegakan Perda, kami juga minta dinas teknis lebih aktif lagi dalam menjalankan aturan. Sebab pelaksanaan kebijakan itu di dinas, tapi jika ada pelanggaran baru Satpol PP yang akan bergerak,” katanya.
Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat kordinasi dengan  beberapa OPD untuk mensosialisasikan Perbup ini. Seperti BPMPT, BPLH, Dinkes, Dinas Sosial, dan Disperindagtamben sebab dalam Perbup itu kewenangannya ada di dinas teknis.
Ia menambahkan, pihaknya juga siap membantu OPD penghasil PAD untuk bisa memaksimalkan potensi PAD. Jika ada pengusaha yang melanggar Perda maka pihaknya siap melakukan penempelan stiker kepada pengusaha yang tidak taat aturan. “Seperti kegiatan yang selama ini berjalan dengan DPPKAD karena banyak pengusaha yang melanggar Perda tentang pajak daerah,” katanya.
Dikatakan juga, pihaknya memang bukan OPD penghasil PAD, tapi bisa mengawal program OPD penghasil PAD dengan penegakan Perda. “Kami juga berharap kordinasi dari dinas teknis bisa lebih intens dengan Satpol PP jika ada pelanggaran Perda,” tuturnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template