Jimmy Sebut Sidang APBD Perubahan Tidak Sah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jimmy Sebut Sidang APBD Perubahan Tidak Sah

Jimmy Sebut Sidang APBD Perubahan Tidak Sah

Written By ayah satria on Kamis, 13 Oktober 2016 | 12.28.00

KARAWANG, RAKA - Sehari setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diketuk palu dalam rapat paripurna, Wakil Bupati Ahmad 'Jimmy' Zamakhsyari mengatakan jika sidang yang diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Partai NasDem, itu tidak sah.
"Setahu saya rapat paripurna itu minimal harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPRD. Kemarin itu kurang dari 2/3, seharusnya sidangnya juga tidak sah," kata Jimmy, Rabu (12/10) kemarin.
Jimmy yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Karawang itu menjelaskan kenapa legislator Fraksi PKB memilih abstain. Menurut Jimmy, langkah PKB yang merupakan salah satu partai pengusung utama Cellica-Jimmy, merupakan bentuk perhatian terhadap jalannya roda pemerintahan.
Sedangkan aksi walkout Fraksi PDIP dan Grindra ditambah Partai Nasdem, kata Jimmy, sudah menjadi keputusan yang tepat. Karena minimal fraksi-fraksi tersebut ketika APBD Perubahan menuai protes dari masyarakat, tidak dibebankan oleh tanggung jawab yang lebih. "Kami sayang kepada ibu Bupati, kemudian kami juga sayang kepada masyarakat Karawang secara umum. Ajak bicara dong, ketua Fraksi PKB ajak bicara. Bahkan kalau perlu ketua partai politik ajak bicara untuk nyusun APBD. Kasarnya ini mau apa dulu yang diutamakan," katanya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, sebagai wakil bupati Karawang juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran. "Saya sudah ngomong saat briefing staf kepada pak Sekda, juga kepada kepala Bappeda. Kenapa saya tidak diajak bicara saat nyusun APBD. Seharusnya saya kan diajak bicara, setidaknya ada buah pemikiran saya disana," katanya.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra, H Danu Hamidi, akan terus menyoroti komposisi APBD-P. Walkout yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra menunjukan keseriusan mengawal, dan melakukan pengawasan secara objektif terhadap kinerja eksekutif. "Tindak lanjutnya kami akan melakukan pengawasan secara ketat terkait kinerja eksekutif," ujar H Danu.
Dia menegaskan, pengawasan yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra akan tetap objektif. Diantara yang sangat menyesalkan adalah kebijakan pengelolaan keuangan yang tidak pro rakyat. "Jadi kami menolak karena kebijakan pengelolaan keuangannya tidak pro rakyat. Tentunya kami juga gak akan menghambat kinerja pemerintah. Kami akan mengawasi sesuai fungsi kami," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, sebenarnya saat rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tahun 2016 yang digelar pada Selasa (11/10) kemarin, Fraksi Gerindra tidak akan ikut rapat. Tetapi jika tidak ikut rapat, masyarakat akan bertanya-tanya kenapa tidak ikut. Oleh karenanya, Fraksi Gerindra mengikuti rapat terlebih dahulu, kemudian mengemukakan pendapat di hadapan umum.
"Ini agar masyarakat tahu. Bahwa kami memang memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat," ujanya. (dri/zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template