Guru Tolak Wacana Hasil UKG Pengaruhi Sertifikasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Guru Tolak Wacana Hasil UKG Pengaruhi Sertifikasi

Guru Tolak Wacana Hasil UKG Pengaruhi Sertifikasi

Written By Mang Raka on Kamis, 13 Oktober 2016 | 15.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA- Entah wacana atau opini dari pemerintah pusat, bahwa guru yang memiliki nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) dan ujian lanjutan melalui Guru Pembelajaran (GP) dibawah rata-rata, bakal berimbas pada sertifikasi. Isu minor ini meresahkan para guru yang selama ini sudah mengabdi lebih dari 20 tahunan.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cilamaya Kulon,  Enur Syahroni S.pd mengatakan, hasil UKG memang banyak diantaranya di bawah rata-rata akibat pemenuhan modulnya kurang alias merah. Sehingga, program pusat yang baru setahun belakangan ini, wajib diikuti oleh honorer maupun PNS atau yang berstatus Kepala Sekolah (Kasek). 'remedial' melalui program baru yang disebut Guru Pembelajaran (GP). Program itu, hasilnya belum tentu mencerminkan kualitas guru secara keseluruhan. Karena, faktor gagap teknologi atau kondusifitas selama ujian bisa saja terjadi kekeliruan di luar dugaan. Meskipun diapresiasi adanya program GP untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai standar yang diharapkan pemerintah, tapi tidak perlu mengungkit soal wacana pencabutan atau penolakan sertifikasi sebagai sanksi. Karena sertifikasi diberikan justru kepada guru yang sebenarnya sudah profesional. Tapi kalau itu sebatas opini saja supaya guru ada kemauan dan semangat memperbaiki kualitas diri, tidak menjadi persoalan. "GP ini program yang bagus, tapi tidak menjadi cerminan baik atau tidaknya kualitas guru. Sehingga tidak ideal mengusik soal sertifikasi," tandasnya.
Senada diungkapkan Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Cilamaya Kulon, H Udin Makhpudin, selama ini guru dengan golongan 4A dan masa kerja 26 tahun memiliki penghasilan Rp 7 juta perbulan, itu dirinci dari Rp 4 juta gaji pokok dan Rp 3 juta sertifikasi. Naif sekali jika sosok guru yang sudah mendapatkan sertifikasi harus dihapus jika hasil UKG atau GP nya jeblok terus menerus sampai 2019 mendatang. Padahal, sebut Udin, sertifikasi itu adalah bentuk tunjangan guru atas ketidakmampuan pemerintah menaikan gaji guru yang diperoleh dengan cara terhormat. Artinya tanpa UKG atau GP sekalipun, peraih sertifikasi sebenarnya sudah profesional.
Sekarang sambung Udin, jika ada wacana penghapusan sertifikasi hanya gara-gara hasil GP yang jeblok misalnya, sudah dipastikan penghasilan guru yang hanya Rp 4 juta perbulan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan keluarganya dan ini sudah bentuk kedzoliman pemerintah terhadap profesi guru. "Jangan usik sertifikasi dari hasil UKG dan GP itu, kalau dihapus otomatis guru jadi miskin," kata dia.
Lebih jauh mantan Kepala UPTD SKB ini menambahkan, program UKG dan GP sebenarnya sudah bagus hanya saja spesifikasi kelas dan sasarannya itu yang perlu dievaluasi. Siapa guru yang bisa membaca pedagogik anak dan siapa yang kurang, apalagi rata-rata guru yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahunan ini adalah lulusan SPG. Untuk itu, program pelatihan ujian kompetensi ini bagus untuk terus dilakukan, tapi tanpa menyinggung persoalan sertifikasi guru yang sebenarnya memang sudah menjadi hak para guru profesional. "UKG  itu kadang kan kesulitan di kelas-kelasnya, terlepas itu ini program baik, tapi tidak harus menyinggung soal sertifikasi," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template