Denda Nunggak PBB Minim Sosialisasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Denda Nunggak PBB Minim Sosialisasi

Denda Nunggak PBB Minim Sosialisasi

Written By Mang Raka on Kamis, 27 Oktober 2016 | 14.30.00

TEMPURAN, RAKA - Meskipun sudah jatuh tempo per akhir September kemarin, penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih minim. Padahal sudah menjelang akhir tahun. Kebijakan denda 2 persen per bulan diberlakukan hingga pengadaan UPTD PBB di setiap wilayah, masih belum membuat kesadaran bayar pajak optimal.
Salah seorang wajib pajak asal Telagasari, H Anam mengatakan, PBB sudah setiap tahun disetorkan, karena memang sudah menjadi kewajiban baginya yang memiliki sawah walaupun 1,5 hektar. Dirinya berdiam diri belum membayar pajak karena menunggu penagih. Sesekali ada, kadang dirinya meminta penagih pajak menunda terlebih dulu karena kondisi sawah masih belum panen.
Anam menambahkan, dirinya tidak tahu menahu soal adanya denda pajak PBB jika lebih jatuh tempo sebesar 2 persen sebulannya, ini mungkin akibat kurang sosialisasi dan tidak tersampaikan. Yang jelas berapapun denda yang penting baginya bisa bayar saja setelah panen. "Kalau saya mah biasa nunggu panen, denda berapapun siap aja, kan kita punya uang juga cuma ngandelin panen aja," ungkapnya.
Koordiantor PBB Kecamatan Tempuran Darwin BS mengatakan, pemasukan PBB di Tempuran hingga menjelang akhir Oktober ini baru masuk sekitar 20,5 persen dari 14 desa yang ada. Dia mengklaim, upaya menggenjot pemasukan PBB sebenarnya sudah optimal. Mulai diberlakukannya denda 2 persen setelah jatuh tempo habis september, hingga berdirinya UPTD PBB meskipun keberadaannya belum jelas. Namun semuanya belum optimal membangun kesadaran masyarakat untuk wajib membayar pajak, bahkan jika sampai akhir Desember belum juga bayar, maka dendanya menjadi 6 persen.
Semua ini, lanjut Darwin tak membuat jera masyarakat untuk cepat membayar pajak. "Sudah diberlakukan denda dan keberadaan UPTD PBB juga, tetap setoran pajak masih rendah, karena memang biasanya menunggu panen, kalau belum panen ya susah," tuturnya.
Lebih jauh Darwin menambahkan, selain masyarakatnya, petugas PBB seperti Bendahara PBB Desa juga sampai saat ini masih mengeluhkan honornya yang tak kunjung cair selama 10 bulan terakhir. Walaupun banyak menanyakan, termasuk dihapuskannya honor bagi Koordinator PBB kecamatan sepanjang tahun ini akibat keberadaan UPTD PBB. Carut-marut ini sebut Darwin, mungkin juga mempengaruhi kinerja dari rekan-rekannya di lapangan.
Karena sambungnya, meskipun koordinator PBB sepertinya sudah dianggap tidak ada, tapi dirinya tidak kenal lelah untuk terus merapihkan penagihan PBB secara intensif sebagaimana arahan camat. Kedepan, UPTD PBB yang kemungkinan dibubarkan, akan mengembalikan fungsi koordinator PBB Kecamatan seperti biasa dan tata kelola ini diyakininya bisa semakin mengoptimalkan pemasukan PBB di tahun-tahun mendatang. "Koordinator PBB dianggapnya sudah tidak ada, karena kita gak menerima honor sejak UPTD PBB ada, tapi tetap saja kinerja dan kerapihan setoran PBB kita yang intensif bekerja," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template