Defisit Anggaran Perubahan Sisa Rp 24,4 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Defisit Anggaran Perubahan Sisa Rp 24,4 Miliar

Defisit Anggaran Perubahan Sisa Rp 24,4 Miliar

Written By Mang Raka on Sabtu, 08 Oktober 2016 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Pemerintah Karawang menempuh langkah-langkah strategis guna menutupi defisit anggaran yang kini tersisa Rp 24,4 miliar dari total sebelumnya mencapai Rp 44 miliar. Diantara langkah yang ditempuh dengan memindahkan anggaran pembayaran lahan rumah sakit sebesar Rp 10 miliar yang harusnya dibayar tahun ini tetapi diluncurkan jadi tahu 2017.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Teddy Rustendi Sutisna, mengatakan itu, Jumat (7/10). Pemda juga menahan uang kadeudeuh atlet yang mengikuti PON menjadi tahun 2017 sebesar Rp 900 juta. "Kami juga meminta agar pemerintah desa segera mencairkan dana bagi hasil sebesar RP 50 miliar bisa dicairkan tahun 2017 dan anggaran itu untuk menutupi defisit APBD perubahan,” kata Teddy yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda).
Dia juga sedang meminta kepada anggota DPRD agar dana aspirasinya bisa dipotong menjadi Rp 500 juta yang sebelumnya meminta Rp 1,5 miliar di anggaran perubahan. “Kami akan melakukan finalisasi dengan DPRD agar hari Senin itu bisa melakukan paripurna, jika belum deal maka paripurna kemungkinan akan diundur,” jelasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, meminta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mencairkan deposito sebesar Rp 400 miliar yang berada di bank daerah. Pasalnya, saat ini defisit anggaran untuk APBD perubahan sebesar Rp 44 miliar. “Jika ada deposito sebesar Rp 400 miliar maka untuk defisit Rp 44 miliar APBD Perubahan itu bisa selesai, jadi tidak perlu lagi memangkas anggaran dinas yang pro rakyat,” kata Anggota Komisi B DPRD Karawang, Natala Sumedha.
Untuk menutupi defisit itu dengan memangkas anggaran SKPD, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan terganggu. “Kita punya tabungan yang besar ko, ngapain lagi memangkas anggaran dinas, kan itu bisa mengganggu visi dan misi bupati,” ujarnya.
Natala menilai, wajar jika Karawang salah satu kabupaten yang ditahan DAU oleh pemerintah pusat, karena sisa lebih anggaran (Silpa) selalu tinggi. Karena anggaran itu selalu ditahan di bank dalam bentuk deposito. “Jika Silpa selalu tinggi maka itu merupakan kekurangan dinas dan harus ada evaluasi, sebab aturannya silpa itu harusnya hanya 3 persen saja,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Natala, semua dinas penghasil PAD juga harus bisa memaksimalkan pemasukannya ke daerah baik itu pajak maupun retribusi. Jangan malah mencari alasan untuk mengurangi target pajak maupun retribusi. (ops)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template