Dana Bagi Hasil Rp 50 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , , » Dana Bagi Hasil Rp 50 Juta

Dana Bagi Hasil Rp 50 Juta

Written By Mang Raka on Selasa, 11 Oktober 2016 | 20.30.00

-Dipukul Rata ke Seluruh Desa

CILAMAYA, RAKA - Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dinanti oleh para kepala desa sejak bulan Ramadan, ternyata berujung pahit.
Dana yang seharusnya diterima setiap desa Rp 108 juta hingga Rp 400 juta, akan dipotong Pemerintah Kabupaten Karawang menjadi Rp 50 juta. Alasannya, pemerintah daerah mengalami defisit anggaran. "Jelas kita menolak. Itukan hak desa, karena kewajiban pajak dan retribusi sudah kita penuhi," ungkap Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Wetan, H. Udin Abdul Gani kepada Radar Karawang, Senin (10/10) kemarin.
Kabar menyesakkan itu diperolehnya, saat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang rapat dengan sekretaris daerah. Jika rencana pemotongan itu jadi dilakukan pemkab, kata Udin, akan banyak persoalan dihadapi pemerintah desa. Diantaranya honor bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum cair 5 bulan, akan kembali molor. Karena dialihkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). "Memang tidak dipotong, sisanya dipending seperti bantuan gubernur. Tapi ini hanya Rp 50 juta. Tidak setengah dari total anggaran yang seharusnya diberikan," ujarnya.
Ia melanjutkan, karena rencana pemotongan itu baru pernyataan dari sekda, Apdesi meminta bertemu langsung dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Agar jumlah dana yang dipotong tidak sebesar yang disebutkan. "Minimal (dana bagi hasil yang dikucurkan) Rp 100 juta, kemudian dilanjut tahun depan," tuturnya.
Hal serupa diungkapkan Ketua IKD Pulojaya, Solehudin. Ia menegaskan Apdesi menolak rencana realisasi DBH Rp 50 juta. Karena selama ini, para kades sudah mensosialisasikan posting anggarannya, termasuk untuk 6 item distribusi non fisik. "Untuk apa perbup (peraturan bupati) dikeluarkan, kalau ternyata realisasinya tak sesuai harapan," tandasnya.
Bahkan, yang lebih mencengangkan, kata Soleh, adalah honor bendahara PBB yang sebelumnya bakal dijatah di DBH ini. Mereka sudah berharap honor 5 bulan bisa segera cair. Tapi nyatanya akan kembali molor. Karena pemkab mengembalikan urusan honor bendahara PBB ke DPPKAD lagi. "Jelas bendahara PBB nagih terus. Sekarang DBH mau cair, eh ternyata dialihkan lagi urusan honornya ke DPPKAD," ungkapnya.
Sementara Ketua IKD Kecamatan Tempuran, Zaenal mengaku bingung jika dana bagi hasil pajak dan retribusi jadi dipotong. Pasalnya, dirinya sudah kadung berjanji memberikan honor kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bendahara PBB. "Sedih saya. Tos janji ka aparat gagal, isin weh nu aya (sudah berjanji ke aparat desa gagal. Jadi malu)," keluhnya.
Wakil Ketua Apdesi Karawang, Ombi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat penolakan pemangkasan dana bagi hasil, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). "Kita tuntut DBH sesuai pagu yang ada. Jika masih ditolak, nanti akan ada upaya lain," pungkasnya. (rud)

Perkiraan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah
Rp 108 juta hingga Rp 400 juta setiap desa
Jumlah dana bagi hasil yang disetujui Pemkab Karawang
Rp 50 juta setiap desa

Proyeksi alokasi 6 Pos Dana Bagi Hasil (DBH) 
Anggaran DBH       
Rp 120-200 jutaan/tahun
Linmas/Upas      
Rp 18 juta/tahun
Aplikasi (swasta)  
Rp 17 juta/tahun
LPM 
Rp 6 juta/tahun
BPD
Rp 4 juta/tahun
Operator
Rp 9 juta/tahun
Bendahara PBB     
Rp 9 juta/tahun

TOTAL
Rp 53 juta/tahun

*sisa anggaran menjadi kewenangan kades 

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template