Bunga Deposito Pemkab Rp 23 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bunga Deposito Pemkab Rp 23 Miliar

Bunga Deposito Pemkab Rp 23 Miliar

Written By Mang Raka on Jumat, 14 Oktober 2016 | 18.05.00

KARAWANG, RAKA - Deposito Pemerintah Kabupaten Karawang Rp 400 miliar, yang dianggap biang keladi ditundanya pencairan dana alokasi umum (DAU) Rp 226 miliar oleh pemerintah pusat, menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang Bambang Susatio, sengaja disimpan.
"Uang Rp 400 miliar tersebut uang APBD Karawang tahun 2016, dan sudah ada peruntukannya. Jika digunakan diluar peruntukannya, akan terjadi kejebolan APBD Karawang tahun 2016 ini," ungkap Bambang kepada Radar Karawang, Kamis (13/10).
Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Karawang lebih memilih kas daerah dijadikan deposito dibanding giro. Selain bunga yang akan diperoleh cukup besar, juga karena rekanan pemerintah biasanya mengambil uang menjelang November dan Desember. "Dari bunga deposito Rp 400 miliar, pemkab dapat Rp 23 miliar," ujarnya.
Menurutnya bunga yang diperoleh dari deposito tidak masuk dalam rekening perorangan, tapi masuk ke kas daerah. Dan sudah dipakai dalam anggaran murni, serta anggaran tambahan yang sudah disahkan. "Polemik ini terjadi, mungkin karena masyarakat menanyakan kenapa banyak efisiensi, tapi di sisi lain Karawang punya deposito Rp 400 miliar di bank," tandasnya.
Bambang juga menjelaskan soal penundaan DAU tahun ini. Berdasarkan penjelasan pemerintah pusat yang diperolehnya, DAU yang diterima Karawang lebih besar dibanding gaji PNS. Jadi ketika ditunda, tidak terlalu berdampak. Berbeda dengan Kabupaten Purwakarta, dimana DAU lebih rendah dibanding gaji PNSnya. "Jika DAU Purwakarta ditahan, PNS bisa tidak gajian," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Natala Sumedha, berpandangan, deposito Rp 400 miliar itu hanya Rp 250 miliar yang sudah diploting untuk program pemerintah, sedangkan sisanya Rp 150 miliar merupakan uang nganggur. "Alasannya mungkin dengan adanya deposito itu, Pemkab Karawang bisa mendapatkan bunga deposito setiap tahun. Kalau benar seperti itu, menurut saya itu keterlaluan. Kita sedang kesusahan tapi tidak mau ngambil uang sendiri," katanya.
Wakil Bupati Karawang Ahmad 'Jimmy' Zamakhsyari berpendapat, efisiensi yang seharusnya dilakukan pemerintah, lebih pada kegiatan OPD yang tidak bersentuhan masyarakat. Tapi kenyataannya, ada kekeliruan yang terjadi di APBD Perubahan yang tidak pro rakyat. "Seharusnya setiap OPD yang dilakukan efisiensi yang sifatnya tidak langsung dengan masyarakat. Seperti anggaran kunjungan kepala dinas dan lainnya," kata Jimmy.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, uang yang disimpan di bank itu milik rakyat, yang seharusnya sampai atau secepatnya direaliasasi ke rakyat. Tapi ini malah diendapkan ke bank, sehingga rakyat terpaksa gigit jari dan disiksa dulu menanti duit simpanan di bank tersebut. Menurut Uchok, pemkab harus merealisasikan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan bank. "Yang enak dan kenyang pihak bank dong," tambahnya.(dri/psn)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template