Bendahara PBB Belum Digaji 10 Bulan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bendahara PBB Belum Digaji 10 Bulan

Bendahara PBB Belum Digaji 10 Bulan

Written By Mang Raka on Senin, 17 Oktober 2016 | 19.53.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Nasib bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karawang memprihatinkan. Angin segar yang mereka peroleh karena honor yang dinanti selama 10 bulan, disebut-sebut dianggarkan dalam dana bagi hasil. Ternyata hanya angin lalu.
Pasalnya, hasil rapat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang dengan Sekretaris Daerah (Sekda) yang berimbas pada pemangkasan DBH, berujung pahit bagi para bendahara PBB. Honor mereka kembali diserahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). "Bingung sih, apakah dari DBH cuma bonus, di DPPKAD juga belum jelas. Yang pasti mah belum cair-cair, mohon didorong," ungkap Bendahara PBB Desa Karyamukti, Kecamatan Lemahabang, Cata kepada Radar Karawang.
Bendahara PBB Desa Kedawung, Wiryana mengatakan, pihaknya belum menerima tembusan dialihkannya sumber honor dari DBH ke DPPKAD. "Belum dapat tembusan dari kordinator kecamatan. Tapi yang jelas, kita sudah bersusah payah mengejar target PBB, kenapa honor belum diberikan," tandasnya.
Serupa dikemukakan Bendahara PBB Pulojaya, Ulis Atam. Bendahara PBB masih cukup sabar menanti hak honor yang selama 10 bulan ini belum jelas kapan dicairkan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, honor Rp 750 ribu per bulan dicairkan tiga bulan sekali. "Tapi tahun ini belum juga cair," ujarnya.
Pernah sebut Atam, bendahara PBB diberi harapan honor yang dinanti segera cair, menyusul akan dikucurkannya dana bagi hasil. Tapi, muncul kabar baru jika honornya kembali diserahkan pada DPPKAD. "Mending duitnya ada? Wacana berubah-ubah, honor belum turun sepeserpun," sesalnya.
Kekesalan juga datang dari Bendahara PBB Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Sahudi alias Sotong. Dirinya sangat kecewa. Karena di satu sisi dikejar target untuk menggenjot pemasukan PBB, dilain sisi honor yang menjadi haknya sejak Januari-Oktober belum diterimanya sepeserpun. "Sebesar apapun ADD (alokasi dana desa) dan dana desa turun, bendahara desa tetap mengandalkan honor di DPPKAD saja. Karena yang lain-lainnya tidak ada yang diporsikan. Kita cuma bisa pasrah," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Apdesi Karawang, Ombi mengatakan, honor bendahara PBB tidak dianggarkan dalam ADD, karena menjadi urusan DPPKAD. Namun, saat dana bagi hasil dibahas, honor mereka sebetulnya akan dimasukan dalam dana tersebut. Sayangnya ada rencana pembayaran dana bagi hasil dicicil oleh Pemkab Karawang. "Akhirnya pemkab berpikir ulang. Sumber honor bendahara PBB dialihkan kembali ke DPPKAD," katanya.
Ia melanjutkan, jika honor bendahara PBB sudah dipastikan diurus kembali DPPKAD, maka tidak boleh dianggarkan dalam dana bagi hasil. Baik honor apalagi bonus. "Tidak boleh ada honor dobel," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template