Baru Dibentuk, UPTD PBB Segera Dibubarkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Baru Dibentuk, UPTD PBB Segera Dibubarkan

Baru Dibentuk, UPTD PBB Segera Dibubarkan

Written By Mang Raka on Selasa, 18 Oktober 2016 | 13.30.00

-Tugas tak Jelas, Hanya Jadi Uji Coba Birokrasi

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Upaya Pemkab menggenjot pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) awalnya begitu serius, selain mematok beragam reward bagi desa penyumbang PBB terlancar, Peraturan Daerah (Perda) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor itu juga dibuat. Tak tanggung-tanggung, pemkab langsung membentuk UPTD PBB yang membawahi 4-5 kecamatan. Anehnya, belum optimal berjalan, instansi ini sudah mau dibubarkan karena dianggap tidak optimal.
Kata Koordinator PBB Kecamatan Lemahabang, Didin Abidin, dengan dan tanpa ada UPTD PBB sebenarnya, posisi jabatannya tidak terlalu terpengaruh karena mengantongi SK dari camat, kecuali memang mempengaruhi dari sisi honorariumnya. Selama ini, UPTD PBB dibentuk tak kurang dari 5 bulan kebelakang sebagai amanah dari Perda yang tujuan mulanya untuk menggenjot pemasukan PAD di sektor PBB ini.
Dia sebut Didin, membawahi per wilayah seperti di Wilayah IV saja misalnya, meliputi Kecamatan Lemahabang, Telagasari, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon dan Tempuran. Sayangnya, tidak memiliki kantor yang jelas dan garapan yang kurang terkoordinasi dengan baik. Keberadaan UPTD diakui Didin menjadi kurang aktif, bahkan jarang komunikatif dengan koordinator PBB maupun desa-desa. Karenanya, selain kondisi ini, faktor honor nasib-nasib bendahara PBB desa juga mempengaruhi memblenya UPTD PBB ini. "Ya memang dari dulu juga kelihatan gak aktif, kantornya juga jarang diisi walau nempong di kecamatan sekalipun," tambahnya.
Didin menambahkan, pembubaran UPTD PBB yang baru seumur jagung itu mungkin mulai berlaku Januari tahun 2017 mendatang, karena lembaga ini dibentuk berdasarkan Perda dan kalau dibubarkan juga harus sesuai Perda lagi. "Resmi pembubarannya sih pada Januari mendatang," kata dia.
Camat Lemahabang Drs H Hamdani S.Ip mengatkan, UPTD PBB sebelumnya sudah diminta bekerja di kantornya. Sedari awal, ketidakefektifan UPTD ini sudah jelas tumpang tindih dengan peran koordinator PBB selama ini. Ketika ada kabar mau dibubarkan, dirinya sudah meyakini hal ini akan terjadi. Karena keluh Camat, instansi UPTD PBB yang kepalanya lebih sering ngantor di DPPKAD ini diakui Camat seharusnya jangan dijadikan uji coba birokrasi. Di lain sisi, pemasukan PBB yang rendah butuh dorongan yang optimal, di sisi lain uji coba ini ternyata tidak berhasil. "Kata saya ge jangan coba-coba urusan birokrasi mah, sekarang kan sudah mau dibubarkan lagi," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template