Ramai-ramai Pangkas Anggaran - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Ramai-ramai Pangkas Anggaran

Ramai-ramai Pangkas Anggaran

Written By Mang Raka on Kamis, 01 September 2016 | 19.27.00

-DAU Ditunda, Pembangunan Terancam Mandek

KARAWANG, RAKA - Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat untuk Karawang ternyata dampaknya terasa cukup signifikan. Meski tidak bisa dikatakan bangkrut, Pemerintah Kabupaten Karawang harus pandai memutar otak untuk mengisi alokasi dana yang sebelumnya bersumber dari DAU. Bulan ini atau mungkin 4 bulan kedepan, harus disiapkan cadangan alokasi dari sumber lain.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang Bambang Susatio mengatakan, imbas dari penundaan DAU sangat terasa. Terbukti, setiap anggaran yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas harus ditinjau ulang. "Hampir dua hari marathon melakukan peninjauan ulang setiap program ayng ada di setiap OPD atau dinas. Dengan penundaan DAU, banyak program yang harus ikut ditunda, termasuk mencari dana yang bisa dialihkan untuk mengisi pos penggajian PNS," ungkapnya.
Bambang menyebutkan, alokasi DAU cukup signifikan. Karena hampir setiap bulan Karawang mendapat anggaran DAU sebesar Rp 104 miliar. Dengan penundaan DAU oleh menteri keuangan, Karawang harus kehilangan sekitar Rp 46 miliar setiap bulannya. "Alokasi gaji PNS hampir semuanya bersumber dari DAU. Dengan adanya penundaan, secara tidak langsung berdampak," lanjutnya.
Untuk menutupi hal tersebut, efisiensi menjadi langkah yang harus ditempuh, termasuk program di OPD yang banyak ditunda. Tak terkecuali pembangunan fisik jalan dan sebagainya. Meski begitu, Bambang belum berani mengungkapkan angka riil anggaran keuangan Karawang 4 bulan ke depan, karena harus menunggu pembahasan anggaran perubahan dewan.
Secara terpisah, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang Wawan Setiawan mengakui, bagi OPD-nya, selain dituntut melakukan efisiensi, di lain sisi harus bisa mengangkat pendapatan asli daerah (PAD) untuk bisa menutupi anggaran yang defisit akibat penundaan DAU. "Mungkin di dinas atau OPD lain hanya diminta untuk melakukan efisiensi yang bisa ditunda programnya. Tapi BPMPT, selain melakukan hal efisiensi juga bagaimana mana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dalam 4 bulan ini," katanya saat dihubungi di ruang kerjanya, kemarin.
Dengan alokasi yang dibutuhkan sekitar Rp 226 miliar dari jumlah DAU yang ditunda pemerintah pusat selam 4 bulan ke depan, selama dua hari kemarin OPD-OPD membahas langkah-langkah efesiensi. "Untuk menutupi hitung-hitungan kekurangan anggaran akibat penundaan DAU, pemerintah baru ada gambaran diangka 80 sampai 100 miliaran. Kekurangan ini yang membuat semua OPD termasuk BPMPT harus berpikir serius penggalian dana dari mana lagi," jelas Wawan.
Sumber di dinas lainnya bahkan ada yang mengatakan kalau dampak DAU ini sangat signifikan. Bukan saja gaji PNS yang terancam, tapi banyak pembangunan fisik yang tidak bisa dilaksanakan, dengan mengalihkannya ke program lainnya yang lebih urgen. "Karawang akan sepi pembangunan fisik, karena uangnya dipakai yang lain dulu, mungkin termasuk gaji PNS," terangnya. (dri)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. Kegiatan2 yang bersifat tidak mendongkrak kinerja harusnya dihapus saja sperti rapat2 yang hanya membahas masalah sosialisasi kegiatan yg sudah rutin dijalankan. Gunakan saja aplikasi Medsos seperti WA group, BBM dsb.

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template