Puskesmas Tempuran Banjir Pasien Bodong - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Puskesmas Tempuran Banjir Pasien Bodong

Puskesmas Tempuran Banjir Pasien Bodong

Written By Mang Raka on Selasa, 13 September 2016 | 13.30.00

-Tak Punya Identitas dan Kartu Jaminan

TEMPURAN, RAKA - Jumlah orang sakit yang masuk pelayanan UPTD Puskesmas Tempuran, volumenya cukup banyak. Terhitung sampai Agustus, jumlah kunjungan pasien beragam jenis penyakit sebanyak 1.715. Namun, yang membuat repot tim medis adalah data yang masuk dalam BPJS, pasien yang menggunakan kartu jaminan kesehatan itu hanya 429 pasien per Agustus.
Dikatakan Kepala UPTD Puskesmas Tempuran, Surisno SKm, jumlah kunjungan pasien per Agustus diakuinya mencapai 1.715 orang, namun yang bisa diakses datanya oleh BPJS melalui kartu jaminan tersebut hanya 429 orang dengan jumlah rujukan ke Rumah Sakit sebanyak
55 BPJS. Atas kesenjangan ini pihak BPJS diakui Surisno, menganggap keraguan pada pihak Puskesmas bahwa layanan BPJS ini seolah tidak digunakan maksimal. Padahal jumlah kepesertaan BPJS di Kecamatan Tempuran sendiri mencapai 25.473 orang.
Ia menilai, dari jumlah kunjungan pasien ini justru rata-rata tidak menyertakan BPJS maupun kartu jaminan lainnya seperti Jamkesda ataupun Jamkesmas bahkan KTP sekalipun. Orang sakit sebut Surisno, tidak ada peraturannya harus ditolak kalau tanpa menyertakan kartu jaminan maupun identitas lainnya, sehingga yang membawa atau tidakpun, Puskesmas tidak mungkin menolaknya,. "Kunjungan ribuan yang dicover BPJS cuma 429 orang dan yang dirujuk cuma 55 pasien, padahal kepsertaan BPJS ini mencapai 25.473 di Tempuran. Kita dianggap tidak optimal serap BPJS bagi pasien, padahal rata-rata ribuan pengunjung itu datang tanpa menyertakan identitas apapun," kata dia.
Tingginya jumlah piker dari BPJS sekitar 25 persen ini, ia menghimbau kedepan, masyarakat diwajibkan bawa identitas dan kartu jaminan kesehatan semisal BPJS, Jamkesmas atau Jamkesda untuk memudahkan layanan data khususnya di BPJS. Karenanya, meskipun Puskesmas tidak bisa menolak pasien tanpa identitas sekalipun, ia imbau para kepala desa menyosialisasikan agar saat berkunjung ke Puskesmas harus membawa kartu identitas dan jaminan kesehatannya. Kalau di Daerah Bali sebut Surisno, memang diberlakukan, jika pasien tanpa surat-surat jaminan kesehatan atau identitas, maka diterima sebagai pasien umum berbayar, sementara di Karawang, belum ada aturan sejauh itu, yang penting pasien dilayani saja terlebih dahulu, meskipun soal data ini sering dikeluhkan bersama BPJS sendiri dan Puskesmas. "Tanda jaminan kesehatan dan KTP gak dibawa, kalau daerah lain mah ditolak ada juga yang diterima tapi masuk pasien umum berbayar, nah dikita kan belum berani nolak karena gak ada aturannya," tandas dia.
Sementara itu, Kades Tempuran Zaenal mengatakan, ia menyarankan agar puskesmas tegas saja menolak Pasien tanpa identitas, biar para kades mendorong agar masyarakat sadar pentingnya membawa kartu BPJS dan Jaminan kesehatan lainnya. Dalam hal ini, ia mempertanyakan pula peran BPJS, sebenarnya swasta atau milik Pemerintah.
Karena, seharusnya, betapa pun badan asuransi milik pemerintah, jangan melihat untung ruginya, karena hubungannya dengan masyarakat. Tapi melihat data-data yang dipiker ke Puskesmas. Seolah-olah BPJS ini tidak mau rugi yang orientasinya selalu keuntungan saja , padahal rugi pun adalah pemerintah. "Puskesmas yang tegas saja, tolak pasien tanpa sertakan KTP maupun jaminan kesehatan lainnya, toh kita nanti para kades yang mendorong dan mengingatkan masyarakat soal ini," kata dia menyudahi. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template