Pemilih Pemula Ditaksir Capai 12 Ribu - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemilih Pemula Ditaksir Capai 12 Ribu

Pemilih Pemula Ditaksir Capai 12 Ribu

Written By Mang Raka on Kamis, 01 September 2016 | 20.39.00

PURWAKARTA, RAKA - Memantapkan persiapan Pilkada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Tahap awal, targetnya adalah para pemilih pemula dari kalangan pelajar. Karenanya, hingga tiga bulan kedepan KPU mengagendakan menyisir 80 SMA/sederajat. Diperkirakan, pemilih pemula pilkada nanti mencapai 12 ribu orang, naik signifikan dari pileg yang hanya sekitar 5 ribu orang. “Para pelajar ini kan nanti punya hak pilih. Makanya, sejak dini mereka diberi informasi tentang apa itu pilkada, seberapa penting pelaksanaannya hingga bagaimana proses pilkada itu berlangsung,” ucap Ramlan Maulana, anggota KPU Purwakarta disela acara KPU Goes To School di MA Al Irfan, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Rabu (31/8).
Ramlan menjelaskan, Pilkada 2018 diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada Serentak. "Ada sedikitnya 5 hal baru dalam undang-undang pengganti Perpu ini,” terang Ramlan.
Pertama, pelaksanaan pilkada serentak se-Indonesia baru akan dilaksanakan 2024. Namun pilkada juga tetap dilakukan di beberapa wilayah pada 2015, 2017, dan 2018 disesuaikan dengan habisnya masa jabatan. “Kalau Purwakarta, pilkada di tahun 2018,” ujarnya.
Kedua, lanjut dia, ikhwal calon bupati/wabup independen. Daerah yang daftar pemilih tetap (DPT)-nya di atas 1 juta, minimal dukungan 6,5 persen. DPT 500 ribu -1 juta, minimal 7,5 persen. Untuk DPT 250 ribu-500 ribu, minimal 8,5 persen. Dan DPT di bawah 250 ribu, minimal 10 persen. Ketiga, menyangkut alat peraga kampanye (APK). Cabup/cawabup nanti tidak lagi dibebani biaya pengadaan APK, sebab seluruh biaya APK dihandel pemerintah. Termasuk biaya pemasangannya. Keempat, persyaratan parpol yang berhak mengusung pasangan calon bupati/wabup minimal harus mengantongi 20 persen jumlah kursi parlemen, atau 25 perolehan suara pileg.
“Calon yang diusung juga harus punya SK dari DPP parpol bersangkutan,” tandas Ramlan.
Dan kelima, sambung dia, penyelenggara adhoc pemilu, khususnya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang sudah dua periode menjadi penyelenggara tidak boleh direkrut lagi. “Ya, nanti dipastikan banyak unsur penyelenggara dari kalangan orang baru yang direkrut,” pungkasnya. (awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template