PBB 3 Kecamatan Jeblok - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PBB 3 Kecamatan Jeblok

PBB 3 Kecamatan Jeblok

Written By Mang Raka on Kamis, 29 September 2016 | 15.00.00

-Besok Sudah Jatuh Tempo

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Spanduk imbauan Bupati-Wakil Bupati Karawang dihampir setiap desa dan Kecamatan, soal batas jatuh tempo pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 30 September ini, nampaknya belum jitu menghentak kesadaran masyarakat untuk membayar pajak penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Buktinya, meskipun diberlakukan denda 2 persen setiap bulan bagi pembayar PBB di luar waktu jatuh tempo, menjelang September berakhir masih banyak kecamatan yang hasilnya jauh dari target 100 persen.
Staf PBB Kecamatan Lemahabang, Abdul Fatah mengatakan, di Lemahabang saja sejauh ini menjelang batas akhir jatuh tempo, baru terserap tak kurang dari 22 persen dari target Rp 957 juta pertahunnya. Meskipun diberlakukan denda 2 persen setelah September, tidak membuat jera masyarakat wajib pajak (WP) sendiri. Alasannya pun klasik, yaitu sebagian belum memasuki masa panen padi. Sehingga biasanya saat ditagih, para petani memilih panen ke 2 untuk membayar kewajiban PBB tersebut. Bahkan, ada dan tidaknya UPTD PBB, urusan pungutan tetap saja sulit di lapangan, apalagi saat paceklik, masyarakat 'keukeuh' sulit membayar. Bahkan mereka rela didenda karena ingin bayar dipanen ke 2. "Alasannya klasik sih, pasti tak jauh dari sudah panen atau belum. Walaupun kita sudah maksimal melakukan penagihan," jelas dia lagi.
Staf UPTD PBB Wilayah IV Karawang, Didin mengatakan, angka iadeal pemasukan PBB hingga akhir September ini harusnya sudah melampaui 50 persen dari target yang ditetapkan. Namun, beberapa kecamatan masih jauh dari angka itu. Padahal dalam spanduk-spanduk imbauan sudah terpampang dimana-mana, namun masyarakat wajib pajak rela jatuh tempo dengan pembayaran denda setiap bulan 2 persen. Misalnya sebut Didin, satu petani wajib PBB sebesar Rp 100 ribu, maka jika setor dibulan Oktober akan membengkak menjadi Rp 120 ribuan, begitu berturut-turut hingga November sampai akhir tahun. Bagi masyarakat di perkotaan, denda ini seolah-olah menjadi kebiasaan, namun diperkampungan justru banyak menuai komplain. Padahal mereka sendiri yang sudah melewati batas tempo setoran yang sudah ditetapkan. "Warga kota kesannya terbiasa dengan denda, tapi kalau di perkampungan ini banyak komplain, padahal mereka sendiri yang telat setor PBB," keluhnya.
Lebih jauh ia menambahkan, tidak ada sanksi khusus buat para penunggak PBB selain denda dengan persentase tertentu 2 persen dari jumlah SPPT. Meskipun kurang membuat jera, tapi memang hampir setiap tahun masyarakat hafal dengan istilah denda ini. Bukan karena petugasnya yang lambat atau penagihnya yang tidak optimal, tapi urusan iuran PBB ini mentok dalam persoalan panen atau belum. Karenanya ia berharap, masyarakat semakin koperatif membayar pajak. Supaya pemasukan PAD yang terkumpul bisa maksimal digunakan untuk menggencarkan pembangunan yang lebih baik di desa-desa. "Susah sih pak, petani tuh nunggu panen terus, sementara jatuh temponya sudah ditetapkan, jangankan lampaui 100 persen, 50 persen saja masih jauh," kata dia mengakui. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template