Laut Cilamaya Suplai Pasir Reklamasi Teluk Jakarta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Laut Cilamaya Suplai Pasir Reklamasi Teluk Jakarta

Laut Cilamaya Suplai Pasir Reklamasi Teluk Jakarta

Written By Mang Raka on Senin, 26 September 2016 | 18.54.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Sebagian wilayah di Teluk Jakarta telah menjadi pulau hasil reklamasi. Proyek yang dikejarkan dari tahun 1980 itu terus menuai polemik. Lantas, dari manakah pengembang memperoleh pasir untuk reklamasi?
Ternyata, sebagian pasir tersebut diambil di wilayah perairan Karawang, tepatnya di Pulokarang, Dusun Pasirputih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Lokasi yang sebelumnya tenar karena peristiwa tenggelamnya dua ABG saat liburan, sekitar tahun 2010 diketahui sempat menjadi pemasok pasir untuk menimbun air laut di Teluk Jakarta. "Tempat itu sebagiannya menyusut, akibat pencurian batu-batu karang dan pasirnya (digunakan reklamasi Teluk Jakarta)," ungkap tokoh masyarakat Ciparagejaya Kecamatan Tempuran, Ikin Sodikin kepada Radar Karawang.
Namun, Ikin tidak mengetahui persis, berapa banyak pasir laut di lokasi itu diambil. "Dulu tahun 2010 pasirnya disedot," tuturnya.
Ia melanjutkan, selain keindahan pasir lautnya, di Pulokarang dulunya sering menjadi tempat penyembelihan hewan-hewan kurban, maupun lokasi pembuangan kepala kerbau saat nadran laut. "Pulokarang dulu sering dijadikan tempat menyembelih hewan-hewan kurban," ujarnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, asal pasirnya dari perairan di Laut Jawa. Namun, Siti mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki wewenang soal penerbitan analisis mengenai dampak dan lingkungan (Amdal) dan pengawasan atas reklamasi. ‎Sebab, pihak yang berhak melakukannya adalah Pemerintah Provinsi DKI selaki pemberi izin reklamasi. "Kenapa selama ini LHK diam saja, karena kita sudah kalah di pengadilan. Pengawasan dilakukan oleh pemda," tegasnya.
Namun, karena adanya perhatian publik terkait reklamasi, maka Kementerian LHK pun kembali turun tangan. Yakni pendekatan melalui penegakan hukum untuk menyelidiki tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan dampak sosialnya pada masyakarat. ‎"Makanya kita pakai second line law enforcement. Itu stand point KLHK karena kita kalah di pengadilan," tutur dia.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BLHD Karawang Setya Dharma belum berhasil dikonfirmasi. (rud/psn/jp)


Perjalanan Proses Reklamasi Pantai Jakarta

1980
Reklamasi pertama dilakukan PT Harapan Indah

1981
PT Pembangunan Jaya mereklamasi kawasan Ancol

1995
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta disahkan.

2003
SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan dan Revitalisasi Pantai Utara diterbitkan.

2007
PTUN memenangkan gugatan pengembang atas Kementerian Lingkungan hidup

2009
MA menilai reklamasi menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kasasi KLH dikabulkan.

2011
MA membatalkan putusan kasasi melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tahun 2011. Reklamasi dinyatakan legal.

2012
Fauzi Bowo mengesahkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

2014
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 mengizinkan reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wiste Samudera.

2015
Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi

2016
Penetapan tersangka Presdir Agung Podomoro Land selaku holding Group PT Muara Wisesa pemegang izin reklamasi Pulau G

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template